Yakob Pangedongan Soroti Minimnya Dukungan Bagi Sekolah Swasta, Minta Pemerintah Bersikap Adil

Eksistensi.id, Samarinda — Pemerintah Kota Samarinda diminta untuk tidak memfokuskan seluruh kebijakan pendidikan hanya pada sekolah negeri.

Seruan ini disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Yakob Pangedongan, yang menilai bahwa sekolah swasta juga memegang peranan penting dalam mencerdaskan generasi muda dan patut mendapatkan dukungan proporsional.

“Kalau sekolah swasta terus dibiarkan berjalan sendiri tanpa sokongan yang memadai, kita bisa menghadapi masalah baru. Sekolah negeri akan kewalahan jika tiba-tiba menanggung lonjakan siswa dari sekolah swasta yang terpaksa gulung tikar,” ujar Yakob, Rabu (25/6/2025).

Yakob menekankan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, termasuk lembaga swasta.

Karena itu, kata dia, pendekatan kebijakan seharusnya bersifat inklusif, tidak hanya mengutamakan lembaga pendidikan milik pemerintah.

Menurutnya, program-program strategis seperti GratisPol yang selama ini menyasar sekolah negeri perlu mulai memperhitungkan ruang partisipasi sekolah swasta, setidaknya dalam bentuk dukungan operasional yang relevan.

“Bukan berarti semua harus disamakan anggarannya, tetapi sekolah swasta perlu diperhitungkan. Ada tanggung jawab moral pemerintah untuk menjaga keseimbangan dalam sistem pendidikan,” jelasnya.

Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa banyak sekolah swasta di Samarinda yang telah membuktikan kualitasnya. Beberapa bahkan, menurutnya, memiliki sistem pembelajaran dan capaian mutu yang tidak kalah dengan sekolah negeri.

“Justru masyarakat diberi pilihan yang lebih luas ketika sekolah swasta juga didukung. Ini memperkaya pilihan pendidikan dan mengurangi beban di sisi negeri,” tambahnya.

Yakob juga memperingatkan bahwa pembangunan pendidikan yang hanya berpusat pada sekolah negeri bisa menimbulkan kesenjangan akses dan kualitas, apalagi di tengah pertumbuhan penduduk dan permintaan layanan pendidikan yang terus meningkat.

Ia menutup pernyataannya dengan mendorong agar ke depan, pemerintah kota dapat menyusun kebijakan pendidikan yang lebih merata, tidak diskriminatif, dan menjadikan sekolah swasta sebagai bagian dari strategi besar pembangunan sumber daya manusia.

“Kalau kita bicara peningkatan mutu pendidikan, maka seluruh elemen termasuk swasta harus dibawa dalam kerangka yang sama. Pemerintah tidak boleh pilih kasih,” tegasnya.(ADV)