Surat Pemberhentian 4 RT di Rawa Makmur Dicabut, Joha Fajal: Pertama Kali Terjadi di Seluruh Indonesia 

Eksistensi.id.Samarinda: Komisi I DPRD Samarinda menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) terkait dan Ketua RT 06, 14, 41, 44 Kelurahan Rawa Makmur.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joha Fajal menjelaskan bahwa rapat ini dilaksanakan setelah adanya surat pemberhentian 4 Ketua RT yang disampaikan kepada DPRD Kota Samarinda.

Pada rapat tersebut, Joha menyatakan bahwa surat pemberhentian tersebut akan dicabut kembali karena ternyata tidak sesuai dengan prosedur hukum. Hal ini disampaikan setelah melibatkan berbagai pihak termasuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Camat, dan Kabag Pemerintahan.

“”Surat pemberhentian yang disampaikan Lurah Rawa Makmur kepada empat orang RT itu akan dicabut kembali, karena tidak sesuai dengan prosedur,” jelas Joha .

Dengan dicabutnya surat pemberhentian, keempat Ketua RT tersebut diharapkan dapat kembali bekerja dan mendapatkan kembali nama baik di hadapan warganya.

Fajal menekankan bahwa Ketua RT merupakan contoh dan panutan bagi warga, sehingga pemberhentian yang tidak sesuai prosedur harus segera diperbaiki.

“Jadi karena surat pemberhentian dicabut maka sudah tentu RT yang diberhentikan tadi akan kembali bekerja sebagai RT dan dikembalikan nama baiknya kepada warganya. Karena RT ini adalah warga masyarakat yang di jadikan sebagai contoh,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa situasi ini menjadi yang pertama kali terjadi di seluruh Indonesia, di mana surat pemberhentian dari lurah terkait dengan RT harus dicabut karena diakui sebagai kekeliruan.

“Ini baru pertama kali terjadi mungkin di seluruh Indonesia, ada surat pemberhentian dari lurah kaitan dengan RT tapi lurah setempat sudah mengakui kesalahannya, dan DPRD meminta surat pemberhentian tersebut dicabut,” bebernya.

Terakhir Joha berharap agar keputusan yang diambil dalam rapat tersebut dapat menghindari munculnya isu-isu yang merugikan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang akan datang.

“Mudah-mudahan dengan adanya keputusan dirapat, tidak ada lagi isu macam-macam dan masyarakat Samarinda dapat menyambut pesta demokrasi dengan baik,” pungkasnya.

Penulis Frida l editor eka mandiri