Pemprov Kaltim Didorong Ajukan Proposal Berbasis Data untuk Percepat Pembangunan Jalan Nasional Wilayah Timur

Eksistensi.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) didesak untuk tidak hanya memperbincangkan persoalan infrastruktur jalan nasional di wilayah timur secara berulang dalam forum formal, tetapi mulai bergerak dengan menyusun langkah-langkah konkret yang terukur, sistematis, dan berbasis data.

Hal tersebut ditegaskan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menyikapi padatnya arus kendaraan di ruas jalan nasional yang menghubungkan wilayah Samarinda dengan Kutai Timur dan kawasan tenggara provinsi.

“Sudah saatnya ini bukan sekadar pembahasan di ruang rapat. Pemerintah daerah harus menyiapkan proposal resmi ke pemerintah pusat, lengkap dengan data lalu lintas, beban jalan, dan analisis dampak ekonomi terhadap masyarakat dan pelaku usaha,” ujarnya, Kamis (10/7/25).

Menurutnya, tingkat lalu lintas di jalur ini telah lama mengalami lonjakan yang signifikan. Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan menghambat mobilitas masyarakat, mengganggu kelancaran distribusi logistik, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi kawasan timur Kaltim yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, kehutanan, dan energi.

Agus menekankan pentingnya penguatan peran Pemprov sebagai fasilitator percepatan pembangunan strategis, terutama dalam menyusun rencana aksi jangka menengah yang bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.

“Kita tidak bisa menunggu pusat bergerak sendiri. Tugas kita menyiapkan bahan kuat untuk menyakinkan bahwa ini kebutuhan mendesak. Pemerintah provinsi harus ajukan proposal strategis yang dikawal serius,” tegasnya.

Ia menambahkan, keberadaan data konkret seperti volume kendaraan harian, estimasi kerugian ekonomi akibat kerusakan jalan, serta proyeksi manfaat pembangunan bagi konektivitas antarwilayah akan memperkuat posisi tawar Kaltim di mata pusat.

Agus juga membuka opsi agar pengajuan ini tak hanya bersumber dari APBD, tetapi bisa dipaketkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), mengingat letaknya yang krusial sebagai jalur logistik penghubung antara kawasan industri, pelabuhan, dan pusat provinsi.

“Kalau kita bisa buktikan bahwa pembangunan ini akan memangkas biaya logistik, mempercepat distribusi barang, dan membuka akses pendidikan dan kesehatan, maka ini bukan sekadar proyek jalan, tapi investasi sosial dan ekonomi jangka panjang,” katanya.

Ia turut menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi, termasuk antara Dinas PUPR Kaltim, Bappeda, serta perwakilan legislatif untuk bersama-sama mengawal proses perencanaan dan penganggaran lintas pemerintah.

Lebih jauh, menurutnya, perbaikan jalan nasional bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat secara langsung. Banyak warga yang menyampaikan aspirasi melalui jalur informal kepadanya, menandakan urgensi yang tidak bisa ditunda lagi.

“Kalau distribusi lancar, harga barang bisa ditekan. Akses ke sekolah dan rumah sakit juga lebih mudah. Itu sebabnya kami minta rencana aksi nyata, bukan sekadar niat baik di atas kertas,” jelas Agus.

Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan siap mengawal dan mengadvokasi upaya ini hingga ke tingkat pusat, agar pembangunan wilayah timur tidak lagi tertinggal dan benar-benar menjadi bagian dari arus utama pembangunan Kalimantan Timur.(ADV)

Penulis : Nurfa | Editor : Redaksi