DPRD Dorong Efisiensi Anggaran dan Layanan Publik Maksimal di OPD Non-Fisik

Eksistensi. id, Samarinda — Meski tidak mengelola proyek pembangunan fisik, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Samarinda tetap diharapkan mampu memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

Komisi I DPRD Samarinda menegaskan, pengelolaan anggaran dua OPD ini harus efisien dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengungkapkan bahwa nilai anggaran Diskominfo dan Disdukcapil memang tidak sebesar dinas teknis, namun fungsi keduanya sangat vital dalam mendukung sistem pemerintahan dan administrasi masyarakat.

“Anggarannya memang tidak besar, Diskominfo hanya sekitar Rp39 miliar, dan Disdukcapil sekitar Rp21 miliar. Tapi bukan soal besarnya, melainkan seberapa efektif anggaran itu memberi manfaat nyata,” ujar Samri, Sabtu (12/7/25).

Ia menuturkan bahwa anggaran Diskominfo banyak digunakan untuk pengadaan perangkat digital seperti sistem antisadap, pendeteksi ancaman siber, serta perangkat perlindungan data. Hal ini menjadi penting mengingat era digital menuntut keamanan informasi yang tinggi.

“Yang mereka beli bukan semen atau beton, tapi sistem digital dan alat proteksi data. Itu juga strategis, terutama untuk menjaga infrastruktur informasi pemerintah,” jelasnya.

Sebagian besar anggaran Diskominfo juga diserap untuk belanja pegawai dan operasional rutin, serta melanjutkan program yang sudah berjalan di tahun-tahun sebelumnya.

Sementara untuk Disdukcapil, Komisi I menekankan pentingnya menjamin ketersediaan fasilitas dasar seperti blanko KTP dan peralatan cetak dokumen administrasi.

Menurut Samri, kinerja pelayanan administrasi kependudukan punya pengaruh besar terhadap efektivitas layanan publik lainnya.

“Jangan sampai masyarakat terhambat mengurus KTP atau akta hanya karena peralatan yang rusak atau blanko habis. Itu layanan dasar yang menyentuh langsung kehidupan warga,” tegasnya.

DPRD berkomitmen untuk terus mendorong OPD-OPD non-fisik agar bisa membuktikan kinerja melalui pelayanan yang tanggap, transparan, dan terukur, meskipun tidak disorot dalam proyek pembangunan infrastruktur.

“Kami akan kawal agar OPD seperti Diskominfo dan Disdukcapil tetap maksimal, walau bekerja di balik layar. Sebab pelayanan publik bukan soal tampilan fisik, tapi seberapa cepat dan akurat warga dilayani,” pungkas Samri.(ADV)