Kinerja Program Tak Terlihat karena SPJ Lambat, Komisi I Dorong Reformasi Administratif OPD

Eksistensi. id, Samarinda — Lambatnya proses penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggaran dinilai menjadi salah satu kendala utama dalam penilaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menekankan pentingnya reformasi sistem administrasi di lingkup OPD, menyusul rendahnya angka realisasi anggaran yang dilaporkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

“Angka serapan anggaran Diskominfo terlihat hanya 40 sampai 50 persen, padahal sebagian besar programnya sudah berjalan. Masalahnya ada di SPJ yang belum tuntas,” ungkap Samri, Sabtu (12/7/25).

Menurutnya, masalah administratif seperti ini kerap menciptakan kesan keliru seolah-olah program belum dijalankan, padahal kenyataannya kegiatan sudah berlangsung namun belum dilaporkan secara resmi.

“Ini bukan persoalan teknis semata, tapi soal manajemen pelaporan yang lemah. Kalau sudah tiga tahun program berjalan tapi SPJ belum selesai, ini harus jadi alarm bagi semua pihak,” tegasnya.

Samri menilai kondisi tersebut tidak hanya berpengaruh pada penilaian kinerja anggaran, tetapi juga berpotensi menghambat proses perencanaan dan pengambilan kebijakan di tahun berikutnya.

Ia menekankan bahwa pembenahan tata kelola administratif harus menjadi prioritas, terutama dalam menghadapi penyusunan APBD Murni 2026. Hal ini untuk memastikan bahwa realisasi program sejalan dengan pelaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu.

“Program yang baik tidak akan dinilai maksimal kalau administrasinya amburadul. Jadi ke depan harus ada penguatan kapasitas SDM dan sistem pelaporan di OPD,” ujarnya.

Komisi I DPRD Samarinda akan terus mendorong perbaikan menyeluruh dalam manajemen anggaran, mulai dari pelaksanaan hingga pelaporannya, agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar tercatat dan memberi manfaat bagi masyarakat.(ADV)