Novan Dorong Kolaborasi Komunitas untuk Pemerataan Layanan Ambulans Darurat di Samarinda

Eksistensi.id, Samarinda — Layanan ambulans sebagai bagian dari sistem kesehatan darurat tak cukup hanya disediakan oleh pemerintah.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mendorong pendekatan kolaboratif dan berbasis komunitas untuk memastikan ambulans tersedia dan terjangkau hingga ke lingkungan terkecil masyarakat.

Menurut Novan, pemerataan ambulans bukan sekadar soal jumlah kendaraan, tetapi tentang strategi distribusi yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan fasilitas pemerintah. Kebutuhan mendesak sering kali muncul di lingkungan, seperti RT, rumah ibadah, atau yayasan sosial. Harus ada strategi kolaboratif agar ambulans bisa hadir di titik-titik itu,” ujar Novan, Sabtu (12/7/25).

Ia menyebutkan bahwa hasil temuan Komisi IV menunjukkan masih banyak puskesmas yang kekurangan unit ambulans, bahkan beberapa hanya memiliki satu kendaraan yang tak mencukupi untuk cakupan wilayahnya.

Lebih dari itu, Novan menekankan bahwa mobilisasi ambulans di tingkat komunitas bisa menjadi solusi cepat dalam situasi darurat seperti kecelakaan lalu lintas, persalinan, atau rujukan ke rumah sakit.

“Bayangkan jika ada warga kritis di malam hari dan ambulans harus datang dari jarak jauh. Di sinilah pentingnya ada unit yang standby di komunitas,” jelasnya.

Ia mendorong agar ke depan, pengadaan ambulans tidak dilakukan secara sporadis, melainkan melalui sistem perencanaan terpadu berbasis zonasi layanan atau klaster RT, sehingga setiap wilayah memiliki akses cepat dan terukur.

Tak kalah penting, menurut Novan, keterlibatan lembaga sosial, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan dalam pengelolaan ambulans juga bisa meringankan beban pemerintah sekaligus mempercepat respons terhadap kebutuhan warga.

“Program ini akan lebih kuat jika didukung gotong royong. DPRD siap dorong alokasi anggaran, tapi ekosistem kolaborasi juga harus dibangun,” tegasnya.

Novan menutup dengan menegaskan bahwa ambulans bukan sekadar aset daerah, melainkan alat penyelamat nyawa. Karena itu, pemerintah harus memastikan keberadaannya benar-benar menjawab kebutuhan darurat masyarakat.

“Ambulans bukan untuk diparkir, tapi untuk bergerak cepat menyelamatkan warga. Maka distribusinya harus adil dan strategis,” pungkasnya.(ADV)