Eksistensi.id, Samarinda – Kinerja Program Kelurahan Tangguh Bencana (Katana) di Samarinda mendapat sorotan tajam dari DPRD. Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Muhammad Andriansyah, menilai bahwa keberadaan relawan Katana sejauh ini hanya sebatas formalitas, tanpa dukungan nyata dari pemerintah.
Menurutnya, relawan yang dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) pemerintah seharusnya diberi pelatihan dan perlengkapan memadai. Namun yang terjadi justru sebaliknya relawan ada di atas kertas, tapi nyaris tak diberdayakan secara optimal.
“Relawan Katana hanya di atas SK saja, kenyataannya tidak dibekali dengan fasilitas peralatan dan pelatihan. Ini dibentuk tapi diabaikan,” tegas Andriansyah, yang akrab disapa Aan.
Ia menyoroti bahwa Kota Samarinda terus berhadapan dengan ancaman serius bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor. Dalam situasi ini, keberadaan relawan Katana mestinya menjadi garda terdepan dalam upaya penanganan awal di lapangan.
Namun tanpa perlengkapan dasar yang layak, kata Aan, para relawan justru tak bisa berbuat banyak ketika bencana melanda. Ketidaksiapan ini dinilai sebagai bentuk kelalaian dalam sistem mitigasi bencana yang seharusnya sudah berjalan.
“Seharusnya pemerintah bisa memfasilitasi para relawan ini saat menghadapi bencana. Namun kenyataannya malah sebaliknya. Bagaimana mereka mau bergerak dengan efektif,” paparnya.
Aan menegaskan, seringnya kejadian banjir dan longsor di berbagai wilayah Samarinda semestinya menjadi alarm kuat bagi pemerintah agar lebih serius menyiapkan sistem tanggap darurat yang berbasis komunitas.
Ia menyayangkan jika keberadaan Katana hanya dianggap sebagai simbol atau pelengkap administratif belaka. Pemerintah daerah, menurutnya, harus menunjukkan komitmen nyata dengan memperlengkapi relawan secara teknis dan mental agar siap bertugas di lapangan.
“Jangan hanya dibentuk saja lalu tidak dianggap. Beri mereka pelatihan, perlengkapan supaya mampu dan tanggap menghadapi segala situasi,” pungkasnya.(ADV)