Eksistensi.id, Samarinda — Program pendidikan gratis di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan setelah muncul surat edaran terkait pungutan biaya asrama di salah satu sekolah negeri di Samarinda.
Situasi ini membuat Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mendesak pemerintah melakukan evaluasi serius terhadap skema pendanaan sekolah berasrama.
Menurut Darlis, polemik tersebut mencerminkan bahwa kebutuhan operasional asrama belum dihitung secara komprehensif dalam proses penyusunan anggaran daerah.
Ia menilai perencanaan yang kurang matang berpotensi mencederai komitmen pemerintah untuk menyediakan pendidikan tanpa biaya.
“Perhitungan kebutuhan asrama harus jelas dan sesuai kondisi riil. Ini harus menjadi tanggung jawab pemerintah, terutama melalui Disdikbud,” ujar Darlis, Senin (17/11/2025).
Saat ini, terdapat tiga sekolah negeri berasrama di Kaltim: SMA Negeri 10 Samarinda, SMA Negeri 1 Sangatta Utara, dan SMA Negeri 3 Tenggarong. Namun, dana yang dialokasikan per siswa baru mencapai sekitar Rp1,56 juta per bulan jauh lebih rendah dibanding biaya kebutuhan aktual yang ditaksir sebesar Rp2,6 juta per siswa.
“Selisih biaya ini otomatis membebani orang tua, padahal pemerintah sudah mengusung konsep pendidikan gratis,” katanya.
Darlis menyebut, agar tidak terus menimbulkan kegaduhan publik, pemerintah perlu memasukkan kebutuhan asrama secara penuh ke dalam APBD tahun berikutnya. Dengan begitu, sekolah tidak lagi terpaksa mencari tambahan dana dari orang tua.
“Kami ingin masalah ini tidak berulang. Semua harus dihitung dengan tepat supaya pendidikan gratis benar-benar diterapkan,” tegasnya.
Ia berharap pembenahan anggaran dapat memperbaiki sistem pembiayaan pendidikan di Kaltim secara menyeluruh.
“Kalau kebutuhan asrama dicukupi, manfaat kebijakan pendidikan gratis akan terasa utuh oleh masyarakat,” pungkasnya.(ADV/ta/red)
Users Today : 646
Users Yesterday : 982
Views Today : 2195
Total views : 445851
Who's Online : 1
