Eksistensi.id, Samarinda – Polemik pungutan biaya asrama di SMAN 10 Samarinda terus mendapat sorotan dari Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Setelah sebelumnya sejumlah anggota menolak pungutan Rp2,6 juta per bulan dan mempertanyakan konsistensi informasi PPDB, kini perhatian tertuju pada skema pembiayaan asrama yang dinilai masih dapat dioptimalkan tanpa membebani siswa.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa seluruh biaya asrama seharusnya bisa dibebaskan sepenuhnya.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi sebenarnya telah menyalurkan subsidi sebesar Rp1,56 juta untuk pemenuhan kebutuhan operasional asrama selama enam bulan ke depan.
Menurut Darlis, kekurangan biaya yang masih dibebankan kepada siswa dapat ditutupi melalui optimalisasi pemanfaatan dana BOSDA dan BOSNAS, sehingga tidak ada alasan bagi pihak sekolah untuk menarik pungutan tambahan.
“Subsidi bisa diperkuat agar kesejahteraan siswa tetap terjamin tanpa membebani orang tua,” ujarnya, Selasa (18/11/2025).
Darlis menambahkan, prinsip pendidikan gratis di sekolah negeri harus dijaga dan tidak boleh dikompromikan melalui kebijakan pungutan yang tidak sesuai ketentuan.
Komisi IV pun akan meminta penjelasan dari Dinas Pendidikan dan pihak sekolah terkait rincian penggunaan anggaran serta skema pembiayaan asrama yang harus lebih transparan dan akuntabel.
Ia menegaskan bahwa DPRD siap mengawal pemenuhan anggaran pendidikan agar pelayanan asrama tetap berjalan, namun tetap berpihak sepenuhnya kepada peserta didik.(ADV/ta/red)









Users Today : 688
Users Yesterday : 982
Views Today : 2557
Total views : 446213
Who's Online : 3
