Dorong Pemerataan Energi, Seno Aji Soroti Mandeknya Pembangunan PLTS di Desa-Desa Kaltim

Eksistensi.id, Samarinda — Kesenjangan akses listrik di Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian Pemerintah Provinsi setelah perkembangan elektrifikasi di sejumlah wilayah terpencil dinilai berjalan lambat. Padahal, ketersediaan daya listrik di Kaltim secara umum berada dalam kondisi aman.

Hingga saat ini, 109 desa masih belum merasakan aliran listrik yang memadai. Situasi tersebut memperkuat dorongan pemerintah daerah untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai alternatif paling realistis bagi kawasan yang sulit dijangkau jaringan PLN.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menjelaskan bahwa penggunaan energi surya dapat menjadi jawaban bagi permukiman yang berada jauh dari pusat distribusi listrik.

Namun ia mengingatkan bahwa setiap rencana pembangunan energi tetap berada dalam kerangka regulasi kelistrikan nasional.

“Pemerintah daerah tentu menyambut positif jika ada investor yang ingin terlibat. Tetapi harus dipahami bahwa kewenangan utama tetap berada di PLN,” ujar Seno, Senin (1/12/2025).

Menurutnya, sejumlah perusahaan energi terbarukan telah menyatakan minat untuk mengerjakan proyek PLTS berkapasitas besar di Kaltim. Namun kelanjutan rencana ini sangat bergantung pada proses evaluasi PLN sebagai pembeli listrik.

“Jika kajian ekonominya memenuhi syarat, barulah investor dapat melangkah lebih jauh setelah mendapatkan persetujuan PLN. Itu adalah tahapan yang tidak bisa dilewati,” jelasnya.

Pemprov menilai bahwa wilayah-wilayah yang berada jauh dari jaringan distribusi, termasuk pulau kecil dan daerah pedalaman, merupakan prioritas utama pemanfaatan energi surya. Selain faktor geografis, tingginya biaya operasional genset di daerah terpencil membuat PLTS menjadi opsi yang lebih efisien dalam jangka panjang.

Salah satu wilayah yang membutuhkan perhatian khusus adalah Kabupaten Berau, yang beberapa tahun terakhir menghadapi fluktuasi pasokan listrik. Pembangunan PLTS diharapkan mampu mereduksi masalah tersebut sekaligus meningkatkan kualitas layanan energi bagi masyarakat.

“Kami ingin agar investasi PLTS yang masuk benar-benar fokus memenuhi kebutuhan warga di daerah yang belum tersentuh listrik memadai. Dampaknya harus langsung dirasakan masyarakat,” tegas Seno.

Ia menambahkan bahwa persoalan listrik pedalaman bukan hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga berkaitan erat dengan proses perizinan, kepastian regulasi, dan koordinasi antara pemerintah, investor, serta PLN.

Tanpa penyesuaian kebijakan yang lebih cepat, ketimpangan energi dikhawatirkan terus berlanjut—dengan kawasan perkotaan kelebihan pasokan, sementara banyak desa tetap hidup dalam minimnya penerangan.(ADV/Nurfa)