GratisPol Jadi Pengungkit Pemerataan Akses Perguruan Tinggi, Pemprov Kaltim Mantapkan Sinergi Pendidikan–Ketenagakerjaan

Eksistensi.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemrov Kaltim) terus menguatkan komitmennya dalam membuka akses pendidikan tinggi seluas mungkin. Salah satu strategi yang kini menjadi motor penggerak kebijakan tersebut adalah program GratisPol, sebuah pembiayaan pendidikan yang memungkinkan mahasiswa kuliah tanpa dikenai Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Armin, menuturkan bahwa skema GratisPol dirancang untuk menjawab dua persoalan sekaligus: memastikan siswa tidak terbebani biaya saat memasuki perguruan tinggi, dan menyiapkan mereka agar memiliki kemampuan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

“GratisPol bukan hanya soal pembebasan UKT. Ini adalah fondasi untuk menciptakan lulusan yang kompeten dan siap memasuki dunia profesional,” ucap Armin dalam keterangannya, Minggu (30/11/2025).

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah kini membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh lulusan SMA/SMK yang ingin melanjutkan ke jenjang kuliah.

Menurutnya, kesempatan memperoleh pendidikan tinggi tanpa biaya adalah peluang strategis yang seharusnya tidak disia-siakan.

“Kami selalu menyampaikan kepada para siswa, inilah momentum terbaik untuk berkuliah. Kesempatan seperti ini tidak selalu datang dua kali,” jelasnya.

Armin menambahkan bahwa pengembangan pendidikan tinggi tidak hanya berfokus pada perguruan tinggi negeri. Kampus swasta yang memenuhi persyaratan kerja sama juga dapat menjadi tujuan kuliah, sehingga siswa memiliki opsi lebih beragam sesuai minat dan potensi mereka.

“Tidak ada alasan lagi bagi anak-anak kita untuk berhenti di bangku SMA atau SMK. Pilihan perguruan tinggi kini jauh lebih luas dan mudah dijangkau,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Kaltim melalui Disdikbud akan memperkuat kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja. Langkah ini bertujuan membangun jembatan yang lebih sistematis antara lulusan GratisPol dan kebutuhan industri, terutama di sektor-sektor yang tengah tumbuh di Kaltim.

Integrasi kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang menyeluruh: mulai dari akses kuliah tanpa biaya, peningkatan kualitas kompetensi, hingga kesiapan masuk ke pasar kerja.

Armin menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari agenda besar pemerintah daerah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia.

“Kami ingin memastikan generasi Kaltim tidak hanya mendapat kesempatan kuliah, tetapi juga memiliki bekal untuk bersaing dan meraih masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.(ADV/Nurfa)