Kaltim Mantapkan Lompatan Menuju Ekonomi Hijau, Hilirisasi Perkebunan Disiapkan Sebagai Penopang Masa Depan

Eksistensi.id, Samarinda — Upaya Kalimantan Timur (Kaltim) untuk keluar dari ketergantungan jangka panjang pada batu bara kini memasuki fase yang lebih menentukan. Pemerintah provinsi mengarahkan pembangunan ekonomi ke sektor-sektor yang mampu menciptakan nilai tambah tinggi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan, khususnya melalui industri hilir dan perkebunan modern.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyampaikan bahwa pemerintah telah menempatkan penyusunan dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) sebagai salah satu langkah penting. Dokumen yang ditargetkan rampung pada akhir 2025 ini akan menampilkan daftar proyek siap pakai di sektor kakao, karet, dan kelapa sawit, serta dirancang agar mampu menarik minat investor tanpa mengabaikan aspek ekologis.

“Pembuatan IPRO hanyalah awal. Kita perlu mengawal promosi investasi dan memastikan hilirisasi berjalan, sehingga manfaat ekonominya benar-benar sampai kepada masyarakat,” kata Rudy, Minggu (30/11/2025).

Selama puluhan tahun, perekonomian Kaltim identik dengan eksploitasi sumber daya ekstraktif. Data Badan Geologi 2024 menyebutkan bahwa cadangan batu bara Kaltim mencapai lebih dari 13 miliar ton, atau sekitar 39 persen cadangan nasional. Kekayaan gas, minyak, dan hutan tropis turut memperkuat wajah ekonomi berbasis komoditas primer.

Namun, ketergantungan tersebut membuat perekonomian daerah rentan terhadap gejolak pasar global. Karena itu, diversifikasi menjadi agenda utama pemerintah: memperkuat perkebunan berkelanjutan, mempercepat hilirisasi industri, mendorong energi terbarukan, hingga memperluas pariwisata berbasis alam.

Dalam kerangka ini, sejumlah wilayah disiapkan menjadi pusat pengembangan komoditas unggulan. Mahakam Ulu diproyeksikan sebagai kawasan pionir untuk kakao dan tanaman pertanian lainnya. Pemprov juga menyiapkan perlindungan Indikasi Geografis Kakao Mahakam Ulu demi meningkatkan daya saing di pasar internasional.

Di sisi lain, Kutai Barat diarahkan untuk memperkuat hilirisasi karet melalui pengembangan produk seperti crumb rubber. Sementara Kutai Timur terus mempromosikan peluang industri olahan sawit, baik untuk pangan maupun bahan kimia.

Agar proyek-proyek tersebut dapat segera berjalan, pemerintah menegaskan tujuh kawasan industri sebagai titik fokus investasi. Di antaranya Kawasan Industri Kariangau (Balikpapan), Maloy Batuta Trans Kalimantan (Kutai Timur), serta KEK Buluminung (Penajam Paser Utara).

Dukungan infrastruktur juga dipercepat. Tol Samarinda–Bontang ditargetkan rampung pada 2026 untuk melengkapi Tol Balikpapan–Samarinda, yang menjadi penghubung logistik utama ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembangunan Pelabuhan Internasional Kariangau dan Bandara VVIP IKN akan mempercepat mobilitas barang, orang, dan investasi.

Pada sektor energi, proyek PLTS dan biomassa terus berjalan sebagai bagian dari visi Kaltim Hijau 2045. Pemerintah juga memperluas jaringan fiber optik dan membangun pusat data untuk memfasilitasi investasi teknologi dan layanan digital.

Hasil dari transformasi ini mulai terlihat. Hingga kuartal III 2025, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai lebih dari 480 juta dolar AS, dengan lima negara terbesar:

Singapura: 163,74 juta dolar AS (475 proyek)

Mauritius: 126 juta dolar AS (4 proyek)

Tiongkok: 81,99 juta dolar AS (151 proyek)

Malaysia: 70,36 juta dolar AS (245 proyek)

Inggris: 46,43 juta dolar AS (55 proyek)

Capaian tersebut menempatkan Kaltim sebagai salah satu pusat investasi terdepan di luar Pulau Jawa. Pembangunan IKN turut meningkatkan posisi tawar daerah sebagai episentrum ekonomi hijau.

Meski demikian, Rudy menegaskan bahwa capaian investasi bukan ukuran final. Yang lebih penting, katanya, adalah dampaknya bagi masyarakat.

“Nilai investasi tidak berarti apa-apa bila tidak menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga. Transformasi ekonomi harus memberi hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengakui sejumlah tantangan masih mengemuka, seperti rendahnya keterampilan tenaga kerja, isu lingkungan, dan literasi digital. Untuk itu, Pemprov menggandeng BLK dan politeknik industri guna mempercepat peningkatan kemampuan tenaga kerja lokal. Penyederhanaan perizinan terus dilakukan melalui sistem OSS untuk mempercepat proses investasi.

“Prinsipnya jelas: setiap investasi harus mempertimbangkan keberlanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang. Kita ingin Kaltim menjadi contoh nyata keberhasilan transisi menuju ekonomi hijau,” tutup Rudy.

Dengan dukungan infrastruktur modern, kekayaan lahan produktif lebih dari 3 juta hektare, serta arah kebijakan yang semakin progresif, Kalimantan Timur kini menapaki era baru—bergerak dari dominasi pertambangan menuju pusat inovasi dan ekonomi hijau Nusantara.(ADV/Nurfa)