Eksistensi.id, Samarinda — Upaya perbaikan fender Jembatan Mahakam I pasca-insiden tabrakan kapal tongkang pada Februari 2025 masih terus berlangsung.
Namun, Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menilai proses tersebut tidak disertai koordinasi yang memadai, terutama terkait keterbukaan informasi dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) selaku pihak yang menangani proyek.
Anggota Komisi II, Abdul Giaz, menyatakan bahwa hingga saat ini lembaganya belum menerima laporan detail mengenai perkembangan pemulihan fender. Minimnya informasi tersebut membuat DPRD kesulitan melakukan fungsi pengawasan.
“Kami belum mendapatkan laporan komprehensif mengenai tahap-tahap perbaikan. Jika kami saja tidak memperoleh informasinya, masyarakat tentu lebih tidak mengetahui,” ungkap Giaz, ditembusi setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung E DPRD Kaltim, Rabu (26/11/2025).
Menurutnya, perhatian publik terhadap kondisi Jembatan Mahakam meningkat tajam sejak kejadian tersebut viral di media sosial.
Ia menilai sorotan media berperan besar dalam mendorong percepatan penanganan kerusakan.
“Tanpa dorongan publik dan pemberitaan yang masif, saya ragu penanganannya akan secepat ini. Media memiliki andil dalam membuka ruang transparansi,” tambahnya.
Dalam pemaparan BBPJN pada forum tersebut, disebutkan bahwa beberapa bagian fender yang terdampak, termasuk area yang terkena tabrakan susulan, telah diselesaikan.
Namun Giaz menilai langkah publikasi mengenai progres teknis masih jauh dari harapan.
Ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai proses perbaikan, mulai dari capaian yang telah dirampungkan hingga tahapan pekerjaan yang masih berjalan.
“Informasi harus disampaikan secara berkelanjutan. Jangan hanya muncul ketika terjadi kecelakaan, lalu hilang setelahnya,” tegasnya.
Untuk menghindari munculnya asumsi liar di masyarakat, Komisi II meminta BBPJN melakukan pengecekan lapangan bersama DPRD dan media guna memastikan kondisi terkini pekerjaan dapat diketahui secara langsung dan faktual.
Giaz menekankan bahwa transparansi dan koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting demi memastikan pengerjaan fender berlangsung aman, sesuai standar, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Komisi II DPRD Kaltim berencana melakukan kunjungan lapangan dalam waktu dekat untuk memverifikasi hasil pekerjaan serta memastikan seluruh prosedur penanganan kerusakan dilakukan secara profesional dan akuntabel.
(Adv/DPRD Kaltim)








Users Today : 586
Users Yesterday : 982
Views Today : 1843
Total views : 445499
Who's Online : 4
