Ketua DPRD Kaltim Minta Penataan Alur Sungai Diperkuat untuk Dongkrak Pendapatan Daerah

Eksistensi.id, Samarinda — Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti urgensi penataan alur sungai secara terintegrasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah instansi teknis terkait pengelolaan pelayaran dan aktivitas bongkar muat di wilayah perairan yang berada dalam kewenangan daerah, Rabu (26/11/2025).

Hasanuddin mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat sepuluh jembatan di Kaltim yang menjadi jalur lintasan kapal dan membutuhkan layanan pemanduan serta pengawasan.

Namun, hanya satu di antaranya yang memberikan kontribusi pemasukan bagi pemerintah daerah melalui kerja sama resmi dengan Pelindo.

“Dari seluruh jembatan yang memerlukan layanan pemanduan, hampir semuanya belum mengalirkan pendapatan ke daerah. Selain Pelindo, ada banyak pihak yang mengelola tanpa pola yang jelas, mulai dari organisasi masyarakat hingga perusahaan swasta,” paparnya.

Ia menegaskan perlunya konsolidasi pengelolaan melalui perusahaan daerah (Perusda) agar pendapatan dari aktivitas pemanduan kapal bisa lebih optimal.

Menurut Hasanuddin, kerja sama dengan operator pelabuhan seperti Pelindo tetap dapat dilakukan, namun harus berada di bawah kendali Perusda untuk memastikan PAD terserap maksimal.

“Jika seluruh skema kerja sama disatukan dalam satu sistem yang dikelola Perusda, potensi PAD bisa meningkat secara signifikan,” tegasnya.

Selain masalah jembatan, DPRD Kaltim juga menyinggung maraknya kegiatan Ship to Ship (STS) di perairan Muara Berau dan Muara Jawa yang termasuk dalam batas kewenangan laut daerah. Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa pergerakan kapal PSL di Muara Berau mencapai 150 unit per bulan, sementara di Muara Jawa jumlahnya 20 hingga 30 kapal.

“Arus kegiatan di dua titik itu sangat besar, tetapi daerah tidak menerima pemasukan sepeser pun dari aktivitas tersebut. Padahal berada dalam wilayah kita,” katanya.

Ia menilai ketidakhadiran kontribusi dari operasional STS merugikan daerah, terutama karena kegiatan tersebut memiliki potensi risiko tinggi, seperti insiden kapal maupun tumpahan batu bara yang dapat berdampak pada lingkungan dan aktivitas pelayaran.

“Risikonya besar, tapi manfaatnya tidak dirasakan daerah. Ini harus menjadi perhatian utama,” tambahnya.

Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim meminta Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) mengambil peran lebih aktif dalam mengarahkan pihak-pihak yang beroperasi untuk bermitra dengan Perusda.

Dengan langkah tersebut, aktivitas pelayaran di alur sungai diharapkan tidak hanya aman, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi kas daerah.

Hasanuddin menegaskan bahwa infrastruktur strategis seperti jembatan yang dibangun melalui APBD semestinya memberi manfaat finansial bagi daerah.

Oleh karena itu, ia meminta adanya sinergi kuat antarinstansi untuk menghasilkan kebijakan pengelolaan sungai yang berpihak pada pemerintah daerah.

“Kita perlu memastikan bahwa aset yang kita bangun dapat memberikan keuntungan bagi daerah. Kami berharap koordinasi lebih solid sehingga alur sungai dapat dikelola secara profesional dan memberi kontribusi nyata,” pungkasnya.

(Adv/DPRD Kaltim)