Pemprov Kaltim Tegaskan Tidak Ada Pemotongan Bantuan Gratispol

Eksistensi.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) meluruskan informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan pemangkasan nilai bantuan pendidikan dalam Program Gratispol.

Pemprov menegaskan kabar tersebut tidak berdasar dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik.

Kadis Kominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menilai isu yang mengaitkan Gratispol dengan wacana pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) 2026 merupakan informasi keliru.

“Berita itu tidak valid dan tidak dapat dijadikan acuan,” tegas Faisal.

Ia menambahkan, seluruh skema bantuan dalam Program Gratispol akan tetap berjalan normal tanpa ada penurunan nilai.

Bahkan, Pemprov menargetkan perluasan sasaran agar lebih banyak mahasiswa bisa merasakan manfaatnya.

Untuk mendukung pelaksanaan Gratispol pada 2026, Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp1,38 triliun, meliputi:

Gratispol S1: Rp1.181.973.000.000

Gratispol S2–S3: Rp133.668.000.000

Gratispol Luar Kaltim: Rp12.870.000.000

Gratispol Luar Negeri: Rp14.844.500.000

Gratispol Khusus: Rp34.506.000.000

Operasional Tim Gratispol: Rp2.567.278.861

Alokasi besar ini disebut sebagai bukti bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pemangkasan, serta tetap konsisten memperkuat program pendidikan unggulan tersebut.

Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim, Dasmiah, menegaskan bahwa batas maksimal bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) telah memiliki ketentuan sejak program ini pertama kali dijalankan. Aturan tersebut tidak mengalami revisi apa pun. Adapun rinciannya:

Sosial/Humaniora: maksimal Rp5 juta

Eksakta: maksimal Rp7 juta

Farmasi: maksimal Rp8 juta

Kedokteran: maksimal Rp15 juta

S2: maksimal Rp12 juta

S3: maksimal Rp15 juta

“Itu adalah aturan awal yang sampai sekarang masih berlaku. Bukan kebijakan baru,” jelasnya.

Dasmiah juga mengimbau masyarakat agar lebih hati-hati dalam menyikapi informasi yang beredar, terutama dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pemprov Kaltim menegaskan kembali bahwa Program Gratispol tetap berlanjut, tidak mengalami pengurangan, dan akan terus dikembangkan sebagai komitmen peningkatan kualitas SDM di Kalimantan Timur.
(Adv/DprdKaltim/Ca)