Gratispol Dorong Akses Digital Merata, 80 Persen Desa Kaltim Kini Terhubung Internet Gratis

Eksistensi.id, Samarinda — Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memperluas layanan digital di pedesaan menunjukkan hasil signifikan. Hingga 10 November 2025, jaringan Internet Desa Gratis telah hadir di 80 persen desa di Kaltim, menjadi pijakan penting bagi pelaksanaan program Gratispol yang menekankan pemerataan pendidikan dan pelayanan publik.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Muhammad Faisal, menuturkan bahwa perkembangan ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memastikan masyarakat di daerah terpencil tidak tertinggal dalam transformasi digital.

“Per 10 November, progress Internet Desa sudah berada di angka 80 persen,” terang Faisal, Jumat (28/11/2025).

Internet desa dinilai menjadi penghubung utama bagi berbagai layanan Gratispol. Dengan ketersediaan jaringan, masyarakat desa dapat mengakses materi pembelajaran daring, mengikuti kegiatan pendidikan jarak jauh, serta memanfaatkan platform administrasi akademik yang sebelumnya sulit dijangkau.

Saat ini, 672 desa telah resmi terkoneksi. Sementara itu, 169 desa lainnya masih menjalani proses penyelesaian, termasuk sekitar 40 desa yang menunggu realisasi anggaran perubahan.

Untuk menjaga kestabilan layanan, Pemprov Kaltim mengadopsi pendekatan multi-penyedia. Tujuh perusahaan terlibat dalam pembangunan jaringan, yaitu Telkom, Telkomsat, Telkomsel, Telkomsel Orbit, Icon Plus, Komtelindo, dan Basecamp. Setiap desa dapat menggunakan layanan yang paling sesuai dengan kondisi geografisnya.

Pendekatan ini dinilai penting agar desa yang menjadi sasaran program pendidikan Gratispol tidak menghadapi kendala akses, baik bagi mahasiswa maupun perangkat desa.

Faisal menjelaskan bahwa perluasan jaringan bukanlah satu-satunya fokus pemerintah. Pada Januari 2026, Pemprov akan melakukan monitoring dan evaluasi menyeluruh untuk memastikan kelayakan jaringan.

“Jika kualitasnya terpenuhi, program ini akan kami lanjutkan hingga akhir masa jabatan Rudi–Seno pada 2029,” ujarnya.
Diskominfo juga siap mengganti penyedia layanan bila kualitas jaringan tidak memenuhi standar.

Tantangan terbesar terdapat di desa yang belum terjangkau jaringan internet. Lokasinya umumnya ekstrem, minim infrastruktur listrik, atau sulit dipasangi jaringan fiber optik. Pada wilayah seperti ini, teknologi satelit dimanfaatkan sebagai solusi utama. Pemerintah juga menggandeng Dinas ESDM untuk menyediakan panel surya di desa yang belum memiliki listrik.

“Beberapa desa memang memiliki kondisi yang cukup rumit,” tambah Faisal.

Selain aspek infrastruktur, Pemprov mulai memfasilitasi pemanfaatan koneksi internet dalam aktivitas pemerintahan. Salah satu contohnya adalah rencana Zoom silaturahmi antara kepala desa dengan gubernur atau wakil gubernur, sebagai contoh penggunaan teknologi dalam komunikasi administratif.

Akses digital ini berperan penting dalam memperlancar layanan pendidikan Gratispol, termasuk proses pendataan mahasiswa, pengiriman dokumen kampus, hingga koordinasi akademik antara perguruan tinggi dan desa.

Dengan capaian 80 persen dari total 841 desa, Kaltim semakin dekat dengan target pemerataan konektivitas. Keberhasilan ini menjadi modal utama dalam menyiapkan masyarakat menjelang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, sekaligus memperkuat fondasi pendidikan dan layanan publik yang inklusif.

(Adv/DprdKaltim)