Rudi–Seno Tawarkan Arah Baru Pembangunan Kaltim Lewat Agenda Jospol

Eksistensi.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah menyiapkan arah pembangunan baru melalui rancangan Jospol, sebuah program strategis yang disusun Gubernur Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji untuk periode 2025–2030.

Wakil Gubernur Seno Aji menyatakan, kebijakan tersebut diproyeksikan menjadi motor percepatan kesejahteraan masyarakat, dengan pendekatan pembangunan yang menekankan integrasi antarbidang.

“Jospol dirancang sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Karena sifatnya lintas sektor, efek yang ditimbulkannya akan saling menguatkan dan berdampak luas bagi warga Kaltim,” ungkap Seno, Jumat (28/11/2025).

Dalam kerangka pembangunan daerah, pasangan Rudi–Seno menempatkan dua payung kebijakan utama: Gratispol dan Jospol. Gratispol menyentuh layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, sementara Jospol diarahkan untuk menumbuhkan sektor ekonomi serta memperkuat infrastruktur penopang aktivitas masyarakat.

Program Jospol merangkum sembilan bidang strategis. Di antaranya: modernisasi hilirisasi pertanian, penguatan teknologi di sektor perikanan dan kelautan, peningkatan daya saing industri, serta optimalisasi pelayanan publik.

Pada aspek pendidikan dan pengembangan keagamaan, Jospol mencakup peningkatan dukungan bagi tenaga pendidik, baik di sekolah umum, pesantren, maupun pengelola rumah ibadah.

Sektor ekonomi kreatif dan digital juga mendapat tempat penting. Pemerintah ingin mendorong UMKM agar lebih adaptif, inovatif, dan mampu mengambil peluang dari perubahan pola usaha modern.

Selain itu, penguatan pariwisata berbasis budaya desa, pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta percepatan konektivitas melalui pembangunan jalan, jembatan, transportasi massal, sistem komunikasi, hingga pelabuhan internasional turut menjadi bagian dari agenda besar ini.

Revitalisasi Sungai Mahakam menjadi salah satu fokus, dengan rencana menjadikannya jalur transportasi publik, pendukung industri, sekaligus destinasi wisata. Di sisi lain, pemerintah daerah menyiapkan skema insentif untuk membuka lebih banyak peluang investasi, dengan melibatkan pemerintah pusat dan pelaku usaha.

Seno menambahkan, keberhasilan Jospol membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah kabupaten/kota, terutama dalam sinkronisasi pendanaan dan pelaksanaan pembangunan.

“Kerusakan jalan terbanyak terdapat pada ruas nasional dan kabupaten. Untuk jalan provinsi, tingkat kerusakannya kini tinggal sekitar 15 persen,” terangnya.

Ia berharap, pemerintah daerah di seluruh Kaltim dapat menyesuaikan rencana pembangunan masing-masing dengan kerangka Jospol agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata dan signifikan oleh masyarakat.

(Adv/DprdKaltim)