Seno Aji Ungkap Akar Lahirnya Gratispol: Sebuah Ikhtiar Menghapus Batas Pendidikan Tinggi di Kaltim

Eksistensi.id, Samarinda– Program Gratispol yang kini menjadi harapan baru bagi ribuan pelajar Kalimantan Timur ternyata memiliki sejarah panjang yang tidak banyak diketahui publik.

Wakil Gubernur Seno Aji menuturkan kembali bagaimana gagasan itu tumbuh pelan-pelan berawal dari kegelisahan pribadi hingga akhirnya menjadi kebijakan besar yang diadopsi pemerintah daerah.

Seno membuka cerita dengan mengingat masa ketika ia masih duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Kaltim. Saat itu, setiap tahun ia mencermati perkembangan APBD yang terus bertambah.

Namun ada satu hal yang membuatnya resah: anggaran untuk beasiswa nyaris tidak bergerak, padahal kebutuhan masyarakat semakin besar.

“Anggaran pendidikan yang tidak berkembang membuat saya berpikir bahwa ada ruang yang seharusnya bisa dimaksimalkan. Anak-anak Kaltim membutuhkan akses yang lebih luas,” kenangnya, Jumat (28/11/2025).

Keresahan itu menjadi bahan diskusi intens bersama Rudy Mas’ud bahkan sebelum keduanya resmi maju dalam kontestasi Pilgub. Pembicaraan keduanya mulanya sebatas soal beasiswa, tetapi kemudian berkembang menjadi wacana mengenai pemerataan akses pendidikan tinggi secara lebih menyeluruh.

Momentum perubahan itu semakin kuat ketika mereka turun langsung ke sejumlah daerah. Dari perkotaan hingga wilayah pedalaman, masalahnya sama: banyak lulusan SMA tidak dapat melanjutkan pendidikan karena biaya. Data yang kemudian dihimpun mempertegas gambaran lapangan hanya sekitar delapan persen generasi muda Kaltim yang berhasil masuk perguruan tinggi.

“Angka itu menjadi alarm keras. Bukan karena mereka tidak mampu secara akademik, tetapi karena tidak sanggup membayar,” tegas Seno.

Melalui analisis yang dilakukan, Seno menemukan bahwa jumlah mahasiswa asal Kaltim berkisar 105.000–130.000 orang. Ia lalu menghitung kemampuan fiskal daerah dengan mempertimbangkan anggaran wajib pendidikan sebesar 20 persen dari APBD.

Dari hasil kajian itu, muncul kesimpulan bahwa pembiayaan UKT dapat ditanggung pemerintah provinsi tanpa membebani struktur anggaran.

“Program ini secara fiskal dapat dilakukan, secara moral wajib kita perjuangkan, dan secara sosial menjawab kebutuhan nyata masyarakat,” ujarnya.

Melalui rangkaian kajian panjang dan dialog dengan berbagai kelompok masyarakat, pasangan Rudi–Seno akhirnya menetapkan Gratispol sebagai salah satu pilar utama visi pembangunan.

Dukungan luas dari masyarakat, terutama kalangan muda, menurut Seno menjadi bukti bahwa kebijakan ini hadir menjawab kebutuhan yang lama terabaikan.

Kini, setelah Gratispol mulai berjalan, Seno ingin publik memahami bahwa kebijakan ini bukan hasil keputusan singkat.

Gratispol adalah buah perjalanan panjang, melalui keluhan masyarakat, data yang memprihatinkan, hingga keberanian merumuskan model pembiayaan baru untuk pendidikan tinggi.

“Gratispol lahir dari keyakinan bahwa setiap anak Kaltim berhak menembus jenjang pendidikan tertinggi. Tidak boleh ada lagi batasan karena faktor biaya,” tutup Seno.

(Adv/DprdKaltim)