Dinsos Kaltim Genjot Pemberdayaan Ekonomi Warga Rentan, Jadi Fondasi Penguatan Gratispol dan Jospol

Eksistensi.id, Samarinda  — Upaya pengentasan kemiskinan di Kalimantan Timur kembali diperkuat seiring dorongan pemerintah provinsi untuk memastikan program Gratispol dan Jospol berjalan lebih efektif.

Dinas Sosial Kaltim kini memfokuskan langkahnya pada pembangunan kemandirian masyarakat melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP), yang menjadi salah satu pilar utama dalam skema Jospol.

Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menjelaskan bahwa pendekatan pemberdayaan dianggap sebagai strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial.

Melalui UEP, kelompok tidak mampu dan warga rentan didorong untuk memiliki keterampilan serta modal awal guna memulai usaha mikro.

“Yang ingin kami bangun adalah kemampuan masyarakat untuk bangkit melalui usaha mandiri. Jika usaha itu berkembang, mereka akan memiliki pendapatan yang stabil dan tidak lagi bergantung pada bantuan,” ujar Andi, Sabtu (29/11/2025).

Pada 2025, Dinas Sosial Kaltim menyiapkan kuota 1.500 keluarga penerima manfaat (KPM) untuk menerima dukungan UEP. Jumlah ini dibagi merata di sepuluh kabupaten/kota, dengan sekitar 150 penerima di setiap wilayah.

Beberapa daerah telah mendapatkan penyaluran awal, di antaranya Kutai Barat, Bontang, dan Penajam Paser Utara. Sementara Kutai Kartanegara dijadwalkan menjadi lokasi penyaluran berikutnya.

“Distribusi bantuan dilakukan bertahap sesuai kalender yang sudah kami susun, sehingga seluruh daerah dapat memperoleh porsi yang sama,” jelas Andi.

Selain memperkuat UEP dan Jospol, Dinas Sosial juga memegang peran penting dalam mendukung program kesehatan gratis Gratispol. Tugas utama mereka adalah memastikan proses pendataan warga miskin serta kelompok rentan dilakukan secara cermat dan berkelanjutan.

Menurut Andi, kualitas data sosial sangat menentukan apakah bantuan dari pemerintah benar-benar jatuh ke tangan yang tepat.

“Gratispol bisa diakses masyarakat secara luas. Namun data warga miskin tetap harus diperbarui terus-menerus agar berbagai bentuk bantuan lain, termasuk subsidi iuran BPJS, dapat diberikan secara tepat sasaran,” ungkapnya.

Dengan menggabungkan pemberdayaan ekonomi melalui UEP, pemutakhiran data sosial secara rutin, serta kerja sama berbagai instansi, Dinas Sosial Kaltim menegaskan komitmennya untuk mendukung visi Gubernur Rudy Mas’ud dalam membangun masyarakat yang inklusif dan sejahtera.

Andi optimis bahwa penguatan Jospol dan Gratispol akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Tujuan akhirnya adalah memastikan seluruh warga Kaltim mendapat perlindungan sosial dan kesempatan ekonomi yang lebih baik,” pungkasnya.

(Adv/DprdKaltim)