Eksistensi.Id, Samarinda — Komisi IV DPRD Kota Samarinda mendorong pemerintah daerah memprioritaskan penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai langkah menekan angka pengangguran.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai kebijakan anggaran daerah perlu diarahkan lebih konkret ke sektor yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas.
“Kalau ingin menurunkan pengangguran, anggaran harus difokuskan ke sektor yang benar-benar membuka lapangan kerja. UMKM punya potensi besar,” ujarnya.
Menurutnya, selama ini alokasi anggaran untuk UMKM belum terlihat jelas. Ia menekankan pentingnya transparansi dan komitmen pemerintah agar dukungan terhadap pelaku usaha kecil tidak hanya sebatas wacana.
Di sisi lain, Anhar juga menyoroti dominasi pembangunan infrastruktur dalam penggunaan APBD. Ia menilai proyek fisik memang penting, namun dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja hanya bersifat sementara.
“Pembangunan fisik itu perlu, tapi efeknya tidak lama. Setelah proyek selesai, tenaga kerja juga berkurang,” katanya.
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari angka, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat. Sektor padat modal seperti tambang, menurutnya, tidak banyak menyerap tenaga kerja.
Sebagai solusi, DPRD mendorong pemerintah mewajibkan penggunaan produk lokal dalam setiap kegiatan yang dibiayai APBD agar perputaran ekonomi lebih dirasakan masyarakat.
“Kalau produk lokal dipakai di setiap kegiatan pemerintah, dampaknya besar bagi ekonomi warga,” jelasnya.
Melalui langkah tersebut, DPRD berharap APBD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja di Samarinda.
Penulis : NFD | Editor : Redaksi









Users Today : 407
Users Yesterday : 704
Views Today : 604
Total views : 507405
Who's Online : 7
