Polemik Rumah Jabatan Rp25 Miliar, Rudy Mas’ud Minta Maaf dan Lakukan Evaluasi

Ket foto : Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud.

Infobenua.com Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait polemik renovasi rumah jabatan gubernur yang belakangan menjadi sorotan publik. Permintaan maaf itu disampaikan menyusul berkembangnya kritik terhadap penggunaan anggaran fasilitas publik, termasuk sejumlah item renovasi yang dinilai tidak prioritas.

Dalam pernyataannya, Rudy mengaku mengikuti berbagai masukan, perhatian, hingga kegelisahan masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Ia menilai kritik yang muncul merupakan bentuk kepedulian warga terhadap pembangunan daerah.

“Sebagai gubernur, saya memahami bahwa ketika menyangkut kebijakan dan penggunaan fasilitas publik, wajar jika muncul pertanyaan. Kritik yang keras adalah bentuk kepedulian masyarakat terhadap daerah yang kita cintai bersama,” ujarnya.

Rudy mengatakan dirinya telah melakukan perenungan atas polemik tersebut. Ia menyadari masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki, baik dalam sikap maupun cara berkomunikasi kepada publik.

“Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi,” katanya.

Ia juga menilai reaksi masyarakat dapat dipahami mengingat masih banyak kebutuhan dasar yang harus dibenahi di Kalimantan Timur. Karena itu, munculnya informasi mengenai renovasi rumah jabatan senilai Rp25 miliar, termasuk item seperti kursi pijat dan akuarium air laut, dianggap wajar menimbulkan pertanyaan publik.

Menurut Rudy, paket perencanaan renovasi tersebut telah disusun sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur. Meski demikian, ia menegaskan tanggung jawab tetap berada di pundaknya sebagai kepala daerah saat ini.

“Perencanaan paket renovasi itu memang sudah ada sebelum kami menjabat. Namun sebagai gubernur, tanggung jawab tetap ada pada saya. Saya harus memastikan prioritas anggaran sesuai rasa keadilan masyarakat,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Rudy menyatakan akan menanggung secara pribadi seluruh item renovasi yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut.

Selain itu, seluruh paket renovasi disebut akan dievaluasi dan diaudit ulang secara terbuka agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran pemerintah.

“Kami akan melakukan penyesuaian agar penggunaan anggaran fasilitas pimpinan lebih sederhana dan lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Rudy juga mengumumkan mulai menghentikan keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk posisi Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan.

Ia menambahkan pemerintah provinsi akan membuka ruang transparansi yang lebih luas agar setiap kebijakan dapat dipahami dan diawasi bersama oleh masyarakat.

Rudy turut meminta maaf atas pernyataan sebelumnya yang dikaitkan dengan pimpinan di tingkat nasional dan menimbulkan beragam penafsiran.

“Saya menegaskan tidak ada maksud sedikit pun untuk membawa atau membandingkan pihak mana pun ke dalam konteks yang tidak semestinya. Ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bertutur kata,” katanya.

Menutup pernyataannya, Rudy menegaskan komitmennya untuk bekerja lebih teliti, peka terhadap kebutuhan masyarakat, dan mengutamakan program-program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga Kalimantan Timur.

Penulis Nisnun Editor Redaksi