Kampung KB Banyak yang Mangkrak, DPRD Samarinda Khawatir Ledakan Penduduk Mengancam APBD 2030

Eksistensi.id, Samarinda — Program Keluarga Berencana (KB) di Kota Samarinda menghadapi dua persoalan sekaligus anggaran yang sangat minim dan rekam jejak program sebelumnya yang belum optimal.

DPRD Kota Samarinda pun angkat suara, mengingatkan bahwa kelalaian hari ini berpotensi menjadi krisis besar di masa depan.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menegaskan program pengendalian penduduk memiliki peran strategis yang tidak bisa dikesampingkan. Namun tanpa dukungan anggaran yang memadai, program itu tidak akan pernah berjalan efektif.

“Program ini tidak akan bisa jalan kalau tidak ada anggaran. Sementara untuk 2026 ini anggarannya sangat minim,” ujar Anhar, Rabu (29/4/2026).

Dampak dari lemahnya pengendalian penduduk memang tidak langsung terasa. Namun Anhar mengingatkan, jika laju pertumbuhan tidak dikendalikan dari sekarang, tekanannya akan merambat ke berbagai sektor kesehatan, BPJS, ekonomi, hingga lapangan kerja.

“Kalau terjadi ledakan penduduk di 2030, APBD kita bisa jebol. Ini bukan ancaman kosong, tapi risiko nyata yang harus diantisipasi dari sekarang,” tegasnya.

Minimnya anggaran saat ini juga tidak lepas dari catatan kinerja program sebelumnya. Evaluasi Kampung KB menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi alokasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) di tahun-tahun berikutnya.

“Tahun 2023 ada 20 Kampung KB, tapi yang benar-benar berjalan hanya lima. Sisanya lebih banyak seremonial hanya plang dan baliho,” ungkap Anhar.

Temuan tersebut bahkan tercatat dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang turut menjadi dasar penyempitan anggaran DPPKB saat ini. Meski demikian, DPRD tetap membuka ruang dukungan selama program yang diajukan terbukti berdampak nyata.

“Kalau mau mencapai target, harus dibarengi anggaran. Mustahil program bisa jalan tanpa itu,” tegas Anhar.

Kepala DPPKB Kota Samarinda, drg. Deasy Evriyani, menegaskan program KB saat ini tidak lagi sekadar soal pembatasan jumlah anak. Fokusnya telah bergeser pada peningkatan kualitas keluarga secara menyeluruh melalui edukasi yang berkelanjutan.

“Keluarga berencana bukan sekadar membatasi, tapi bagaimana menciptakan keluarga yang berkualitas. Dua anak lebih baik, lebih sehat, dan lebih berkualitas,” ujarnya.

Masyarakat yang membutuhkan informasi atau konsultasi dapat mengakses layanan Sapa KB secara gratis, yang telah terintegrasi dengan call center 122.

“Tinggal hubungi nomor layanan kami, operator siap membantu dari pagi sampai sore,” pungkas Deasy.(adv)