Iswandi: Ukuran Keberhasilan OPD Bukan Serapan Anggaran, Tapi Dampaknya ke Masyarakat

Eksistensi.id, Samarinda — Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menegaskan keberhasilan organisasi perangkat daerah (OPD) tidak bisa hanya dinilai dari tingginya penyerapan anggaran maupun besarnya nilai APBD yang dikelola.

Menurutnya, ukuran utama dari setiap program pemerintah adalah manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Iswandi mendorong pemerintah daerah perlu mengubah cara pandang terhadap keberhasilan pembangunan. Fokus tidak boleh berhenti pada pencapaian administratif dan angka realisasi anggaran, tetapi harus melihat dampak nyata yang diterima kelompok sasaran.

“Yang terpenting adalah manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya, Rabu (24/6/26).

Dalam pembahasan tersebut, Komisi II menerima laporan bahwa realisasi fisik program Dinas Perikanan hingga triwulan kedua telah mencapai sekitar 47,5 persen, sementara realisasi keuangan berada di kisaran 42 persen. Capaian itu dinilai masih berjalan sesuai target, namun DPRD mengingatkan agar pelaksanaan program tidak sekadar mengejar angka.

Iswandi menilai sektor perikanan merupakan bidang yang dampaknya relatif mudah diukur karena bersentuhan langsung dengan nelayan, pembudidaya ikan, hingga pelaku usaha pengolahan hasil perikanan.

Karena itu, setiap anggaran yang dikeluarkan harus mampu meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan usaha, dan memperkuat pendapatan masyarakat.

Ia mencontohkan sejumlah program seperti bantuan alat tangkap, dukungan sarana produksi, bantuan pakan, pengembangan budidaya, hingga pendampingan kelompok usaha sebagai bentuk intervensi yang seharusnya menghasilkan perubahan nyata di lapangan.

“Kalau anggarannya besar tetapi tidak memberi manfaat kepada masyarakat, tentu itu perlu dipertanyakan. Sebaliknya, jika anggarannya tidak terlalu besar tetapi dampaknya dirasakan masyarakat, itu justru yang harus diapresiasi,” tegasnya.

Selain mengevaluasi capaian program berjalan, DPRD juga memberi perhatian terhadap rencana anggaran Dinas Perikanan tahun 2027 yang mengalami penyesuaian.

Dari usulan awal sekitar Rp14,708 miliar, anggaran yang masuk dalam dokumen perencanaan tercatat menjadi Rp12,923 miliar atau berkurang sekitar Rp1,784 miliar.

Menurut Iswandi, perubahan tersebut harus dijelaskan secara terbuka agar tidak mengurangi program yang selama ini terbukti memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Ia menegaskan DPRD akan mencermati secara rinci apabila pengurangan anggaran menyentuh program pemberdayaan nelayan maupun penguatan sektor usaha perikanan.

“Kami ingin mengetahui dasar pertimbangannya. Jangan sampai program yang manfaatnya nyata justru berkurang,” katanya.

Untuk itu, Komisi II meminta Dinas Perikanan memperkuat basis data dalam penyusunan program dan anggaran tahun depan. Evaluasi tidak hanya dilihat dari jumlah kegiatan yang selesai, tetapi juga jumlah penerima manfaat, peningkatan produksi, serta perubahan ekonomi masyarakat setelah intervensi dilakukan.

Dalam kesempatan tersebut, DPRD juga menyoroti pemanfaatan fasilitas cold storage yang telah dibangun pemerintah daerah.

Iswandi menilai fasilitas tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas hasil tangkapan, menekan risiko kerugian nelayan, sekaligus membantu menjaga stabilitas harga komoditas perikanan.

Menurutnya, pengelolaan fasilitas itu harus dimaksimalkan agar tidak hanya menjadi aset daerah, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.

Ia juga mendorong agar keberadaan cold storage turut membuka akses bagi pelaku usaha mikro dan kecil di sektor pengolahan hasil perikanan sehingga tercipta nilai tambah ekonomi di tingkat lokal.

“Kalau manfaatnya nyata bagi masyarakat, harus dipertahankan bahkan ditingkatkan,” tutup Iswandi.(adv/Fara)