Guru Samarinda Masih Kurang, DPRD Minta Kebijakan Pengangkatan Berpijak pada Kebutuhan Sekolah

Eksistensi.id, Samarinda – Kebutuhan tenaga pengajar di Kota Samarinda dinilai masih menjadi persoalan yang harus diperhitungkan dalam kebijakan kepegawaian.

DPRD Samarinda mencatat sekolah masih membutuhkan ratusan guru, sementara sebagian tenaga pendidik juga memasuki masa pensiun setiap tahun.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda Ismail Latisi mengatakan, pembahasan mengenai guru paruh waktu seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi status kepegawaian. Kebutuhan sekolah terhadap tenaga pengajar juga perlu menjadi pertimbangan utama.

“Sebetulnya semuanya sama saja antara nakes dengan guru. Tapi, kita bicara kebutuhan guru saat ini, khususnya Kota Samarinda,” ujar Ismail, Sabtu (22/8/26).

Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Pendidikan Kota Samarinda, kata Ismail, masih terdapat sekitar 500 guru yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di sekolah.

“Sekarang saja kebutuhan kita kurang lebih 500 guru. Itu belum menghitung yang setiap tahun masuk masa pensiun,” katanya.

Kondisi tersebut membuat pemenuhan tenaga pendidik perlu dilakukan secara berkelanjutan. Jika guru yang memasuki masa pensiun tidak segera digantikan, kekurangan tenaga pengajar berpotensi kembali terjadi di sejumlah sekolah.

Ismail menilai pemerintah perlu melihat kebutuhan riil masing-masing sekolah sebelum menentukan kebijakan pengangkatan. Jumlah guru, mata pelajaran yang membutuhkan tenaga pengajar, hingga perkembangan jumlah peserta didik menjadi bagian yang perlu diperhitungkan.

Menurutnya, pemenuhan guru juga tidak bisa dipisahkan dari kemampuan keuangan daerah. Kebijakan yang diambil harus tetap mempertimbangkan kapasitas anggaran, namun kebutuhan pelayanan pendidikan tidak boleh diabaikan.

“Jangan sampai kita hanya bicara soal statusnya, tetapi kebutuhan gurunya sendiri tidak terpenuhi,” tegasnya.

Ia menyebut kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan sama-sama penting bagi pelayanan masyarakat. Namun, setiap sektor memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga penanganannya harus berdasarkan kondisi aktual di lapangan.

DPRD Samarinda berharap kebijakan mengenai guru paruh waktu maupun pengadaan tenaga pendidik dapat memberikan solusi terhadap kekurangan guru di Samarinda.

“Dengan mempertimbangkan kebutuhan sekolah secara nyata, proses pembelajaran diharapkan tetap berjalan optimal meski terjadi pergantian tenaga pendidik akibat pensiun,” tandasnya.(adv)