Antrean BBM Terus Terjadi DPRD Samarinda Soroti Ketimpangan Kuota dan Kebutuhan

Eksistensi.id Samarinda – Persoalan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Samarinda kembali mendapat perhatian DPRD Kota Samarinda. Dewan menilai persoalan tersebut perlu dilihat lebih jauh, terutama dari sisi kecukupan kuota BBM bersubsidi yang diterima daerah dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan evaluasi menyeluruh diperlukan untuk mengetahui apakah kuota yang tersedia saat ini sudah sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Hal tersebut menjadi penting mengingat pertumbuhan jumlah kendaraan di Samarinda terus meningkat.

Menurut Deni, pemerintah daerah perlu memiliki data kebutuhan BBM yang akurat sebelum mengajukannya kepada pemerintah pusat. Dengan demikian, usulan kuota yang disampaikan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

“Misalnya kita mengajukan satu juta atau dua juta kuota, ternyata dikabulkan hanya 500 ribu. Otomatis sudah pasti tidak cukup dengan jumlah kendaraan yang ada,” kata Deni, Senin (5/10/2026).

Ia mencontohkan kondisi kuota BBM bersubsidi di tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD Kaltim bersama Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan pada awal Oktober 2026, kebutuhan yang diusulkan Pemprov Kaltim mencapai 1.000.299 kiloliter (KL).

Namun, dari jumlah tersebut, alokasi yang disetujui hanya sebesar 529.000 KL. Menurut Deni, adanya selisih yang cukup besar tersebut perlu menjadi perhatian karena kebutuhan energi masyarakat terus berkembang seiring meningkatnya aktivitas dan jumlah kendaraan.

Kondisi Samarinda juga menunjukkan tingginya kebutuhan kendaraan terhadap BBM. Berdasarkan data Korlantas Polri hingga pertengahan 2026, jumlah kendaraan di Kota Samarinda mencapai sekitar 1,01 juta unit. Angka tersebut terdiri dari 904.150 sepeda motor dan 107.381 mobil pribadi.

Meski demikian, Deni mengaku belum mengetahui secara rinci besaran kuota BBM bersubsidi yang secara khusus diberikan untuk Samarinda. Ia hanya memastikan terdapat perbedaan antara kebutuhan yang diajukan dengan alokasi yang diterima.

“Kalau saya tidak tahu angka pasti kuota Samarinda, tetapi sepengetahuan saya memang ada selisih antara kebutuhan yang diminta dengan alokasi yang diterima,” ujarnya.

Deni meminta Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim melakukan perhitungan ulang berdasarkan kondisi aktual. Evaluasi tersebut dinilai penting agar persoalan antrean BBM tidak hanya ditangani dari sisi teknis di SPBU, tetapi juga menyasar persoalan pasokan.

Selain persoalan kuota, ia menilai distribusi dan pengawasan turut memengaruhi kondisi antrean di lapangan. Karena itu, mekanisme penyaluran BBM bersubsidi harus diperiksa agar berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan ketimpangan.

Apabila hasil evaluasi menunjukkan kebutuhan Samarinda memang lebih besar daripada kuota yang tersedia, Deni mendorong pemerintah memperjuangkan tambahan alokasi kepada pemerintah pusat. Di sisi lain, pengaturan jam operasional SPBU juga dapat dipertimbangkan untuk mengurangi penumpukan kendaraan.

Pengawasan distribusi juga menjadi perhatian. Deni meminta satuan tugas yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan secara aktif di lapangan, terutama untuk memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

“Kalau memang ada tim satgas, harus benar-benar turun ke lapangan untuk memantau dan mengawasi agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya menunggu keputusan mengenai besaran kuota dari pemerintah pusat. Menurutnya, ketika kebutuhan di lapangan belum terpenuhi, pemerintah harus aktif menyampaikan data sekaligus memperjuangkan tambahan alokasi.

“Tidak hanya bertanya, tetapi juga memperjuangkan. Mudah-mudahan kuota yang dibutuhkan daerah dapat terpenuhi,” pungkasnya.

Penulis : REZKY
Editor : redaksi