Helmi Abdullah Soroti Kuota Pertalite Kaltim, Minta Tambahan Pasokan Segera Direalisasikan

Eksistensi.id Samarinda – Kesenjangan antara usulan dan kuota Pertalite bersubsidi di Kalimantan Timur menjadi perhatian Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah.

Ia meminta pemerintah dan pihak terkait segera menindaklanjuti penambahan alokasi BBM agar antrean panjang di sejumlah SPBU tidak terus membebani masyarakat.

Untuk 2026, Kalimantan Timur mengusulkan kuota Pertalite sebesar 1.034.972,72 kiloliter (KL). Namun, alokasi yang disetujui hanya mencapai 508.400 KL. Kondisi tersebut dinilai perlu dievaluasi agar penyaluran BBM bersubsidi dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Helmi berharap tambahan kuota sebesar 510.000 KL yang dijanjikan untuk 2026 dapat segera direalisasikan secara penuh. Menurutnya, ketersediaan pasokan yang memadai menjadi salah satu faktor penting untuk mengurangi antrean kendaraan di SPBU.

“Selama ini wilayah kita selalu penuh dengan antrean. Kita berharap janji penambahan kuota (BBM subsidi jenis Pertalite) tahun 2026 menjadi 510.000 KL, dapat segera direalisasikan secara utuh agar masyarakat tidak terus-menerus dirugikan,” kata Helmi seusai menghadiri kegiatan Arusbawah Energi Forum 2026 di Gedung Olah Bebaya, Samarinda, Sabtu (10/10/2026).

Ia menilai persoalan BBM bersubsidi berkaitan erat dengan kebutuhan mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi daerah. Karena itu, penetapan kuota perlu mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan agar distribusi energi tidak menghambat kegiatan warga maupun pelaku usaha.

Helmi juga mengapresiasi pelaksanaan forum energi tersebut karena menjadi ruang bagi berbagai pemangku kepentingan untuk membahas persoalan sektor energi dan menyampaikan masukan terhadap kebijakan pemerintah.

Di sisi lain, ia menyoroti perlunya Samarinda memperkuat sumber-sumber ekonomi di luar sektor pertambangan. Pengembangan usaha mikro dan makro dinilai penting untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dalam menghadapi arah pembangunan kota menuju era tanpa pertambangan.

“Tapi di satu sisi memang Samarinda akan zero tambang, karena Samarinda ke depan akan lebih fokus pada usaha mikro dan makro untuk pengembangan PAD,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi telah meminta penjelasan kepada PT Pertamina Patra Niaga Kalimantan terkait persoalan antrean BBM yang terjadi di daerah.

Dari hasil koordinasi tersebut, Pertamina Patra Niaga disebut telah menyampaikan komitmen untuk menyalurkan Pertalite sesuai kuota yang disepakati. Bahkan, terdapat upaya untuk memenuhi kebutuhan hingga mencapai 600.000 KL.

“Patra Niaga telah menjanjikan bahwa kuota pada tahun 2026 akan sesuai dengan kuota (yang disetujui) yakni sebesar 510.000 KL, dan diupayakan bisa mencapai itu bahkan 600.000 KL,” ujar Seno.

Selain menyoroti persoalan pasokan, Seno menegaskan bahwa kontribusi Kalimantan Timur terhadap sektor energi nasional perlu diikuti dengan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah. Pemerintah provinsi juga mendorong peningkatan pembagian hasil serta perluasan keterlibatan pengusaha lokal dalam sektor pertambangan dan perminyakan.

Ia berharap persoalan kekurangan kuota BBM bersubsidi tidak kembali terulang pada masa mendatang. Kepastian alokasi dan kelancaran distribusi diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga aktivitas ekonomi di Kalimantan Timur.

Penulis: REZKY
Editor: redaksi