Efisiensi Anggaran Pemerintah Berdampak pada Hotel Samarinda, PHRI Diminta Perluas Pasar

Eksistensi.id Samarinda – Pendapatan sektor perhotelan di Kota Samarinda hingga September 2026 tercatat sekitar Rp166 miliar. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan capaian sepanjang 2025 yang mencapai kisaran Rp200 miliar.

Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menilai kondisi tersebut tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak pada berkurangnya sejumlah kegiatan. Agenda seremonial yang sebelumnya banyak memanfaatkan fasilitas hotel kini sebagian dikurangi, bahkan ditiadakan untuk sementara waktu.

Hal itu disampaikan Helmi setelah menghadiri pelantikan pengurus Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPC PHRI) Kota Samarinda periode 2026–2031 di Hotel Five Premiere, Jalan Bhayangkara, Kecamatan Samarinda Kota, Rabu (7/10/2026).

“Target pendapatan tadi sudah disampaikan juga oleh wali kota, dari tahun 2026 ini sampai September dari segi pendapatan kurang lebih Rp166 miliar,” kata Helmi.

Ia menjelaskan, capaian tersebut masih berada di bawah pendapatan tahun sebelumnya. Menurutnya, berkurangnya aktivitas pemerintah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pergerakan bisnis perhotelan di Samarinda.

“Jadi kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin ada penurunan,” ujarnya.

Helmi menambahkan, kebijakan efisiensi membuat sejumlah kegiatan pemerintah yang biasanya digelar di hotel harus dikurangi. Dampaknya turut dirasakan oleh pelaku usaha perhotelan yang selama ini memperoleh manfaat dari penyelenggaraan berbagai agenda tersebut.

“Jadi penurunan itu sebenarnya tadi juga sudah disebutkan karena ada efisiensi dari pemerintah sendiri. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial itu sementara ditiadakan,” jelasnya.

Di sisi lain, Helmi menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus baru BPC PHRI Kota Samarinda periode 2026–2031 di bawah kepemimpinan Leny Marlina. Ia berharap kepengurusan tersebut mampu mendorong perkembangan sektor perhotelan sekaligus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota Samarinda.

Sementara itu, Ketua BPC PHRI Kota Samarinda periode 2026–2031, Leny Marlina, mengakui bahwa efisiensi anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha hotel dan restoran dalam lima tahun mendatang.

“Tentu dengan kepengurusan yang baru ini, tantangan kami ke depannya itu tidak mudah. Apalagi dengan efisiensi anggaran fiskal, baik secara pusat maupun secara daerah,” ucap Leny.

Menghadapi situasi tersebut, Leny menilai pelaku usaha perlu mulai memperluas sumber pasar dan tidak hanya mengandalkan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah. Ia mengajak seluruh anggota PHRI untuk mengembangkan strategi bisnis yang lebih mandiri agar aktivitas usaha tetap berjalan.

“Saya mengimbau dan menyerukan kepada seluruh anggota PHRI Kota Samarinda, memang kita jangan terlalu ketergantungan kegiatan-kegiatan kita dengan pemerintah,” tegasnya.

Leny juga mendorong pelaku usaha hotel dan restoran untuk memperkuat kolaborasi serta menciptakan inovasi melalui penyelenggaraan acara secara mandiri. Berbagai kegiatan tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak pengunjung ke Samarinda sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.

“Coba kita saling berkolaborasi, membangun inovasi. Misalkan kita bikin kegiatan-kegiatan atau event secara mandiri untuk mendatangkan para pengunjung masuk ke Kota Samarinda,” pungkasnya.

Penulis : REZKY
Editor : redaksi