Transformasi Digital Pemerintahan, ASN Kutim Diminta Adaptif terhadap Teknologi

Eksistensi.id, KUTIM – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) diminta meningkatkan kemampuan digital seiring berkembangnya kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menekankan bahwa penguasaan teknologi diperlukan untuk mendukung efektivitas kerja birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ardiansyah menyampaikan, perubahan teknologi menuntut aparatur untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan. Kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting agar pemanfaatan teknologi dapat disesuaikan dengan kebutuhan tugas pemerintahan.

Menurutnya, teknologi digital dapat membantu mempercepat penyelesaian pekerjaan, meningkatkan ketelitian, serta menyederhanakan prosedur pelayanan. Dengan pemanfaatan yang tepat, masyarakat juga diharapkan lebih mudah mengakses layanan pemerintah.

“Kita harus terus belajar dan meningkatkan kompetensi agar teknologi dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pekerjaan, meningkatkan akurasi, menyederhanakan proses, dan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintah,” pesan Ardiansyah, Selasa (13/10/2026).

Ia menegaskan, peningkatan kecakapan digital harus menjadi bagian dari pengembangan profesionalisme ASN. Aparatur tidak cukup hanya mengenal teknologi baru, tetapi juga perlu memahami penggunaannya agar dapat menunjang pekerjaan secara efektif dan bertanggung jawab.

Di sisi lain, Ardiansyah mengingatkan bahwa penggunaan teknologi tidak boleh menggeser nilai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Integritas dan tanggung jawab tetap menjadi pegangan aparatur dalam menjalankan tugas, termasuk ketika memanfaatkan perangkat digital maupun AI.

“Namun apa pun teknologi yang digunakan, ada hal yang tidak boleh berubah, yaitu integritas dan tanggung jawab dalam melaksanakan amanah,” tegasnya.

Selain integritas, ia menyoroti pentingnya menjaga profesionalisme dan netralitas ASN. Pemanfaatan teknologi harus tetap diarahkan untuk kepentingan pelayanan publik, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

“Zaman boleh berubah, teknologi boleh berkembang, tetapi komitmen untuk melayani masyarakat dengan integritas harus tetap menjadi fondasi,” ujarnya.

Ardiansyah berharap, peningkatan kemampuan digital yang disertai tanggung jawab dan etika kerja dapat mendukung kinerja birokrasi Kutim.

“Penggunaan teknologi diharapkan menjadi sarana untuk memperbaiki proses kerja sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tandasnya.(adv/Kutim/Nurfa)