Samri Dorong Pengisian Jabatan Definitif di Pemkot Samarinda

Eksistensi.id, Samarinda – Kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menjadi perhatian DPRD. Sebanyak 10 posisi strategis setingkat eselon II hingga kini masih dijalankan pejabat pelaksana tugas (Plt), sehingga pengisian pejabat definitif dinilai perlu mendapat perhatian.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyoroti kondisi tersebut karena penunjukan Plt tidak hanya terjadi pada tingkat kepala organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga merambah hingga pemerintahan di tingkat kelurahan dan kecamatan.

“Kita sering memberikan masukan kenapa di pemerintah kota saat ini terlalu banyak Plt. Bahkan pemerintahan terendah pun ada Plt, lurah masih banyak yang Plt. Ada juga camat yang menjabat dua kecamatan sekaligus,” kata Samri, Senin (9/11/26).

Berdasarkan data yang disampaikan, terdapat 10 jabatan eselon II yang belum memiliki pejabat definitif akibat pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun atau mengalami mutasi.

Posisi tersebut mencakup Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Sekretaris DPRD, Asisten I dan Asisten III Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), serta Inspektur Inspektorat Daerah.

Selain itu, jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) juga masih diisi Plt.

Samri menyebut, berdasarkan penjelasan Pemkot Samarinda, penetapan pejabat definitif tidak dilakukan secara terburu-buru. Masa penugasan Plt disebut dimanfaatkan untuk melihat kemampuan serta mengevaluasi kinerja aparatur sipil negara (ASN) sebelum menentukan pejabat yang akan mengisi posisi tersebut.

Namun, ia menduga kebijakan tersebut juga berkaitan dengan efisiensi belanja daerah, terutama pada komponen Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Sebab, pejabat yang ditunjuk sebagai Plt hanya memperoleh tambahan TPP sebesar 20 persen dari nilai TPP jabatan yang ditugaskan, di luar TPP dari jabatan definitifnya.

“Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt hanya memperoleh tambahan TPP sebesar 20 persen dari nilai TPP jabatan yang ditugaskan kepadanya, di samping menerima TPP dari jabatan definitifnya. Berarti pemerintah berpotensi menghemat hingga 80 persen dari komponen TPP jabatan yang kosong,” ujarnya.

Meski demikian, Samri menegaskan dugaan tersebut merupakan penilaiannya pribadi dan bukan informasi resmi dari Pemkot Samarinda. Ia juga mendengar kemungkinan pengisian sejumlah jabatan definitif dilakukan secara serentak pada Desember 2026, meski belum ada kepastian mengenai jadwal tersebut.

Di sisi lain, ia mengapresiasi proses asesmen ASN pada masa kepemimpinan Wali Kota Andi Harun yang dinilainya lebih terukur. Penempatan pejabat saat ini dianggap tidak lagi semata-mata mempertimbangkan senioritas maupun latar belakang pendidikan kepamongprajaan.

Sementara terkait efektivitas pemerintahan dengan banyaknya jabatan yang masih diisi Plt, Samri menyerahkan penilaian kepada wali kota sebagai pemegang hak prerogatif.

“Faktanya semua (aktivitas pemerintahan) berjalan saja, jadi mungkin dianggap efektif. Anggarannya bisa digunakan untuk yang lain, apalagi kalau kita dalam keadaan efisiensi,” tandasnya.(adv/DPRD/Nurfa)