Tunggakan Insentif Guru Samarinda Capai Rp10 Miliar, DPRD Minta Segera Dibayar

Eksistensi.id, Samarinda – Penganggaran insentif bagi guru non-ASN di Samarinda menjadi sorotan setelah pembayaran untuk triwulan ketiga 2026 belum terealisasi sepenuhnya. Dari total pengajuan Rp15 miliar untuk sekitar 6.100 tenaga pendidik, pemerintah kota baru membayarkan insentif satu bulan, yakni Juli, sementara hak Agustus dan September masih tertunda sekitar Rp10 miliar.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menilai kondisi tersebut perlu menjadi evaluasi dalam penyusunan belanja daerah. Menurutnya, jumlah penerima insentif telah diketahui sebelum tahun anggaran berjalan sehingga kebutuhan dananya semestinya dapat diperhitungkan sejak awal.

“Artinya, kita sudah tahu berapa anggaran yang harus dikeluarkan untuk insentif tersebut,” ujarnya, Selasa (10/11/2026).

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, pembayaran insentif Juli telah direalisasikan sebesar Rp5 miliar. Adapun pembayaran untuk Agustus dan September dengan nilai sekitar Rp10 miliar belum disalurkan, meskipun periode triwulan keempat telah berjalan.

Sebelumnya, Pemkot Samarinda menjelaskan keterlambatan pembayaran dipengaruhi keterbatasan kapasitas fiskal dan kondisi arus kas daerah. Pemerintah masih harus mengatur pengeluaran sambil menunggu penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat.

Ismail meminta kondisi tersebut tidak membuat hak tenaga pendidik terus tertunda. Ia mengingatkan, keterlambatan insentif dapat menambah beban ekonomi guru, terutama bagi mereka yang mengandalkan penghasilan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Haknya belum tertunaikan, sedangkan kewajibannya harus sudah diselesaikan. Akhirnya salah satu cara yang paling cepat diambil adalah ke pinjol,” kata Ismail.

Ia juga menyoroti data yang diperolehnya mengenai sekitar 40 persen pengguna pinjaman online berasal dari kalangan guru. Karena itu, ia berharap pemerintah tidak mengabaikan persoalan kesejahteraan tenaga pendidik dalam menentukan prioritas belanja.

“Walaupun pemerintah memiliki skala prioritas lain, kami berharap insentif guru tetap menjadi salah satu program yang diprioritaskan Pemkot Samarinda,” ucapnya.

Ismail turut meminta anggaran yang telah dialokasikan untuk insentif guru tidak dialihkan ke kebutuhan lain agar pembayaran hak tenaga pendidik dapat lebih terjamin.(adv/DPRD/Nurfa)