Anhar Minta Pelatihan Kerja Samarinda Sesuai Kebutuhan Industri

Eksistensi.id, Samarinda – Ketidaksesuaian keterampilan pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan masih menjadi persoalan dalam penyerapan tenaga kerja di Samarinda.

Kondisi ini mendorong Komisi IV DPRD Samarinda meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) menyusun program pelatihan berdasarkan kebutuhan riil industri dan dunia usaha.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai pemerintah perlu mengetahui secara terperinci jenis pekerjaan yang sedang dibutuhkan perusahaan, termasuk persyaratan kompetensi dan pengalaman kerja sebelum menentukan materi pelatihan.

Menurutnya, kebutuhan setiap perusahaan berbeda-beda. Sebagian membuka kesempatan bagi tenaga kerja pemula, sementara perusahaan lainnya mensyaratkan pengalaman kerja satu hingga tiga tahun. Perbedaan tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan pelatihan maupun sertifikasi kompetensi.

“Kebutuhan industri itu dinamis dan tidak selalu sama. Ada perusahaan yang membuka kesempatan bagi tenaga kerja pemula, tetapi ada pula yang meminta pengalaman kerja satu hingga tiga tahun. Perbedaan persyaratan ini yang harus diakomodasi Disnaker dalam menyusun program pelatihan dan sertifikasi kompetensi,” kata Anhar, Senin (9/11/26).

Untuk memperoleh gambaran kebutuhan tenaga kerja yang lebih akurat, ia mendorong pendataan dilakukan hingga tingkat kelurahan, kecamatan, dan rukun tetangga (RT). Pelibatan struktur pemerintahan paling bawah dinilai dapat membantu memetakan kondisi pencari kerja sekaligus potensi tenaga kerja yang tersedia di masyarakat.

Anhar mengungkapkan, ketidaksesuaian keterampilan atau mismatch masih ditemukan dalam proses rekrutmen. Tidak sedikit pencari kerja yang mencoba melamar posisi tertentu tanpa memiliki keahlian maupun pengalaman yang relevan dengan pekerjaan tersebut.

“Beberapa pelamar yang kami temui ternyata melamar pekerjaan tertentu, tetapi tidak punya keterampilan di bidang itu atau belum pernah mengikuti pelatihan yang sesuai,” ujarnya.

Karena itu, Komisi IV meminta Disnaker mulai menyusun program pelatihan dengan mengacu pada proyeksi kebutuhan lowongan kerja tahun berikutnya. Dengan perencanaan tersebut, jenis pelatihan dapat diarahkan secara lebih spesifik, mulai dari keterampilan teknis untuk industri hingga kemampuan praktis seperti menjahit guna memenuhi kebutuhan usaha konveksi.

Di luar sektor industri formal, Anhar juga menilai pengembangan keterampilan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu mendapat perhatian. Sektor tersebut dinilai dapat membuka peluang kerja baru, termasuk menyediakan ruang produktivitas bagi kelompok lanjut usia agar tetap memiliki kesempatan berkegiatan secara ekonomi.

Ia menegaskan, keberhasilan program pelatihan tidak cukup diukur dari banyaknya peserta yang mengikuti kegiatan. Pemerintah harus memastikan kompetensi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan peluang kerja yang tersedia.

“Pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada kuantitas atau jumlah peserta yang dilatih, tetapi harus pada kualitas dan kesesuaian kompetensi mereka dengan peluang kerja yang tersedia di pasar,” tandas Anhar.(adv/DPRD/Nurfa)