Sertifikasi Kerja Didorong Jadi Bekal Pencari Kerja Samarinda

Eksistensi.id, Samarinda – Keterbatasan anggaran daerah masih menjadi kendala dalam memperluas program pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi pencari kerja di Samarinda. Padahal, peningkatan keterampilan dinilai penting untuk memperkuat daya saing tenaga kerja lokal sekaligus membuka peluang memasuki dunia usaha dan industri.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Harminsyah, meminta pemerintah kota menjadikan pelatihan dan sertifikasi kompetensi sebagai program berkelanjutan dengan target peserta yang terukur. Menurutnya, pencari kerja perlu memiliki bekal keterampilan teknis maupun kemampuan komunikasi agar dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.

“Pencari kerja tidak cukup hanya mengandalkan informasi lowongan, tetapi juga harus dibekali keterampilan teknis dan kemampuan komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri,” ujar Harminsyah, Selasa (10/11/26).

Ia menyebut, melalui jalur pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, program pelatihan dan sertifikasi kompetensi pada tahun anggaran 2026 telah diberikan kepada 80 calon tenaga kerja.

Peserta mendapatkan pelatihan dalam sejumlah bidang, di antaranya pemasaran digital (digital marketing), pembuat konten (content creator), pangkas rambut (barbershop), serta pemasaran media sosial.

Pelaksanaannya melibatkan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan lembaga sertifikasi yang mengacu pada standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Meski pelaksanaan program berjalan lancar, Harminsyah mengakui jumlah peserta yang dapat dijangkau masih terbatas karena kemampuan anggaran daerah. Kondisi tersebut membuat perluasan program belum dapat dilakukan secara maksimal.

“Masalah kuantitasnya masih terbatas karena anggaran, padahal program ini sangat penting untuk menjadi modal bagi calon tenaga kerja,” katanya.

Karena itu, ia berharap pemerintah kota kembali mengalokasikan program serupa dalam anggaran 2027. Jumlah peserta nantinya dapat disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah agar kesempatan memperoleh pelatihan dan sertifikasi semakin terbuka.

Selain memperluas jangkauan, Harminsyah juga meminta pemerintah tidak berhenti pada pencapaian administratif berupa jumlah peserta yang menyelesaikan pelatihan dan memperoleh sertifikat.

Menurutnya, perlu ada penelusuran atau tracking setelah pelatihan untuk mengetahui apakah keterampilan yang diperoleh benar-benar membantu peserta mendapatkan pekerjaan atau mengembangkan usaha secara mandiri.

“Kita mendorong agar pelatihan dan sertifikasi menjadi program berkelanjutan dengan cakupan peserta lebih luas, serta disertai evaluasi mendalam untuk mengukur sejauh mana keterampilan ini membantu peserta diserap pasar kerja atau membuka usaha mandiri,” tegasnya.(adv/DPRD/Nurfa)