Eksistensi.id, KALTIM – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Abdul Giaz, meminta pengetap dan pedagang BBM eceran mempertimbangkan kondisi masyarakat di tengah sulitnya memperoleh bahan bakar minyak. Ia mengingatkan agar aktivitas jual beli tersebut tidak justru memperberat beban warga melalui harga yang terlalu tinggi, terutama di daerah perkotaan yang memiliki banyak SPBU.
Menurut Abdul Giaz, keberadaan pedagang BBM eceran tidak sepenuhnya merugikan masyarakat. Di wilayah pelosok seperti Kabupaten Kutai Barat dan Berau, mereka justru membantu warga yang harus menempuh jarak jauh untuk menjangkau SPBU. Namun, kondisi itu berbeda dengan Samarinda dan Balikpapan yang memiliki akses SPBU lebih banyak.
“Saya memahami memang ada dilema. Di daerah-daerah tertentu seperti Kubar dan Berau, terutama wilayah pelosok, mereka justru terbantu dengan adanya pedagang eceran karena SPBU jarang dan jaraknya jauh,” ujar Abdul Giaz, Minggu (15/11/2026).
Ia menilai, persoalan muncul ketika keterbatasan pasokan dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan berlebihan. Padahal, BBM merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat, termasuk pekerja yang menggantungkan aktivitas sehari-hari pada kendaraan.
Abdul Giaz menyoroti harga BBM non-subsidi yang dijual di luar jalur resmi dan dapat mencapai Rp16 ribu hingga Rp17 ribu per liter. Selisih harga tersebut dinilai membebani warga, terutama pengemudi ojek online (ojol) yang harus mengalokasikan biaya bahan bakar sebagai bagian dari pengeluaran operasional.
“Kasihan masyarakat. Di zaman yang sudah susah seperti sekarang, mereka kembali tertindas dan terjepit dengan harga BBM yang mahal. BBM yang tidak subsidi itu jauh sekali, jomplang, sekira Rp16 ribu sampai Rp17 ribuan,” tuturnya.
Karena itu, ia meminta pedagang eceran di kawasan perkotaan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan BBM dengan harga yang lebih wajar.
“Kalau untuk Samarinda, Balikpapan, dan kota yang memiliki SPBU banyak, saya mohon kepada seluruh pengetap maupun pedagang eceran, ayo kembalikan dulu hak ini kepada masyarakat,” tegasnya.
Abdul Giaz berharap kepedulian terhadap kebutuhan warga menjadi pertimbangan dalam menjalankan usaha. Menurutnya, keuntungan perdagangan seharusnya tidak diperoleh dengan mengorbankan masyarakat yang sedang kesulitan mendapatkan BBM.(adv/DPRD Kaltim)
Penulis : Dani










Users Today : 57
Users Yesterday : 960
Views Today : 85
Total views : 701255
Who's Online : 2
