Eksistensi.id, KALTIM – Potensi ekonomi sektor maritim di perairan Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai masih dapat dikembangkan untuk memberikan kontribusi lebih besar bagi daerah. Salah satu peluang yang menjadi perhatian ialah keterlibatan perusahaan daerah dalam pengelolaan jasa maritim, terutama di kawasan yang memiliki aktivitas pelayaran cukup tinggi.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan sejumlah kawasan perairan memiliki aktivitas kapal yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun, potensi ekonomi dari kegiatan tersebut dinilai belum memberikan kontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu kawasan yang disorot ialah Muara Berau. Hasanuddin memperkirakan terdapat sekitar 100 hingga 150 kapal yang beroperasi di wilayah tersebut. Aktivitas yang telah berjalan selama kurang lebih dua dekade itu dinilai perlu menjadi perhatian dalam upaya mengembangkan sumber pendapatan baru bagi daerah.
“Kawasan ini sekarang tidak menghasilkan satu rupiah pun untuk pendapatan asli daerah,” ujar Hasanuddin, Minggu (15/11/2026).
Menurutnya, pemerintah provinsi memiliki peluang untuk mengambil bagian dalam pengelolaan ruang laut sesuai batas kewenangannya. Meskipun perizinan kegiatan maritim berada di pemerintah pusat, daerah tetap memiliki ruang pengelolaan melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
“Semua kegiatan di sektor maritim perizinannya memang dari pusat. Cuman kita boleh mengelola kawasan laut melalui PKKPRL,” jelasnya.
Dalam hal ini, DPRD Kaltim mendorong keterlibatan perusahaan daerah, PT Melati Bhakti Satya (MBS), agar dapat mengembangkan usaha di sektor jasa maritim. Rencana tersebut sebenarnya telah disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sejak 2025, tetapi pelaksanaannya masih menunggu pelimpahan kewenangan dan perizinan dari pemerintah pusat.
Selain kawasan Muara Berau, peluang pengembangan usaha juga terdapat pada layanan kapal tunda dan pemanduan di sekitar Jembatan Mahakam. Hasanuddin menilai kerja sama antara perusahaan daerah dan Pelindo melalui skema business to business (B2B) dapat menjadi salah satu alternatif pengelolaan yang saling menguntungkan.
Ia turut mempertimbangkan aspek perlindungan infrastruktur daerah dalam pengembangan kegiatan tersebut. Sebab, apabila terjadi kerusakan pada jembatan, tanggung jawab pembiayaan pembangunan kembali akan berkaitan dengan anggaran pemerintah daerah.
“Kalau terjadi kerusakan atau keruntuhan jembatan, apakah Pelindo yang bertanggung jawab membangun kembali? Tidak mungkin, pasti pakai APBD kita. Makanya kita dorong Perusda masuk, supaya ada skema bisnis ke bisnis dan bisa diasuransikan. Ini ada efek domino ekonomi,” terangnya.
Hasanuddin juga melihat peluang ekonomi dari pengelolaan aktivitas ship-to-ship di sejumlah kawasan perairan, mulai dari Muara Berau, Muara Jawa, Balikpapan, Paser hingga Kutai Timur. Berdasarkan perkiraannya, potensi pendapatan dari kegiatan tersebut dapat mencapai Rp300 miliar per bulan.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan kepastian terkait pelimpahan kewenangan dan perizinan yang diperlukan. Dengan demikian, perusahaan daerah memiliki kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi maritim yang selama ini telah berkembang di perairan Kaltim.
“Keterlibatan perusahaan daerah di sektor tersebut dapat menjadi salah satu upaya memperluas sumber pendapatan sekaligus mendorong pemanfaatan potensi ekonomi maritim bagi daerah,” tandasnya.(adv/DPRD Kaltim)









Users Today : 55
Users Yesterday : 960
Views Today : 74
Total views : 701244
Who's Online : 2
