Eksistensi.id, KALTIM – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sigit Wibowo, mendorong pemerintah provinsi memperkuat pengawasan terhadap seluruh kekayaan daerah, khususnya aset yang memiliki riwayat kerja sama dengan pihak ketiga.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan hak kepemilikan pemerintah tetap terjaga dan setiap aset dapat dimanfaatkan sesuai kepentingan daerah.
Persoalan pengelolaan aset kembali menjadi perhatian setelah Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menemukan sejumlah fasilitas Terminal Tipe B Timbau di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), dalam kondisi rusak dan kurang terawat saat melakukan peninjauan, Kamis (12/11/2026).
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap aset milik pemerintah, bukan hanya dari sisi pencatatan administrasi, tetapi juga pemeliharaan dan pemanfaatannya. Sigit menegaskan, fasilitas yang sudah menjadi milik daerah semestinya tidak dibiarkan tanpa pengelolaan yang jelas.
“Ya mestinya jangan sampai mangkrak dong,” ujar Sigit, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu mengetahui secara pasti kondisi dan status setiap aset, termasuk memastikan tidak ada hak daerah yang terabaikan akibat kerja sama pengelolaan dengan pihak lain. Sebab, aset pemerintah memiliki nilai ekonomi sekaligus menjadi bagian dari kekayaan daerah yang harus dipertanggungjawabkan.
Pembahasan mengenai persoalan tersebut juga mencakup sejumlah aset strategis, seperti Mal Lembuswana di Samarinda, lahan eks Pusat Kesehatan Ibu dan Bayi (PUSKIB) di Balikpapan, serta aset yang berkaitan dengan kerja sama bersama Pelindo.
Sigit menyebut, setiap aset memiliki persoalan pengelolaan yang berbeda sehingga membutuhkan penanganan sesuai status dan riwayat pemanfaatannya. Mal Lembuswana, misalnya, telah kembali diserahkan kepada Pemprov Kaltim setelah masa kerja sama pengelolaan sebelumnya berakhir. Sementara aset lainnya juga perlu dipastikan kejelasan penguasaan dan pemanfaatannya.
Ia meminta pemerintah tidak membiarkan persoalan administrasi maupun kerja sama berlarut-larut hingga berpotensi merugikan kepentingan daerah.
“Ya intinya bahwa aset kita ya harus dikelola dengan baik. Yang punya kita ya kita ambil. Jangan sampai nih jadi hak orang-orang lain,” tegasnya.
Sigit berharap Pemprov Kaltim melakukan pendataan dan evaluasi menyeluruh, termasuk terhadap aset yang belum produktif maupun yang telah dikerjasamakan.
“Dengan demikian, seluruh kekayaan daerah tetap berada dalam pengawasan pemerintah dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tandasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
Penulis : Dani








Users Today : 71
Users Yesterday : 1011
Views Today : 83
Total views : 702798
Who's Online : 2
