Eksistensi.id, KALTIM – Praktik penahanan ijazah asli pekerja oleh perusahaan masih menjadi persoalan dalam hubungan ketenagakerjaan. Terlebih, ada pekerja yang kesulitan mendapatkan kembali ijazahnya setelah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga dokumen penting tersebut tidak dapat digunakan untuk keperluan lain.
Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menegaskan perusahaan tidak diperbolehkan menahan ijazah asli milik pekerja. Ia meminta agar informasi mengenai perusahaan yang melakukan praktik tersebut disampaikan sehingga dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).
“Itu melanggar dan tidak boleh dilakukan. Perusahaan yang melakukan praktik tersebut bisa kita panggil untuk dimintai penjelasan,” ujar Ekti, Selasa (17/11/26).
Ekti juga meminta agar informasi mengenai perusahaan yang diduga menahan ijazah disampaikan secara langsung kepadanya. Dengan begitu, DPRD dapat menindaklanjuti persoalan tersebut melalui pemanggilan pihak perusahaan maupun koordinasi dengan Disnaker.
“Nanti WhatsApp saya, ya. Sampaikan perusahaan mana. Kita bisa panggil, karena tidak boleh ijazah ditahan,” katanya.
Menurut Ekti, Disnaker dapat melakukan langkah antisipasi apabila menerima laporan mengenai praktik penahanan ijazah. Namun, informasi yang disampaikan perlu dilengkapi bukti agar penanganannya memiliki dasar yang jelas.
“Kalau ada informasi, tentu harus ada bukti. Kita tidak bisa langsung menindaklanjuti hanya berdasarkan informasi tanpa bukti. Nanti kita bekerja sama dengan Disnaker,” jelasnya.
Persoalan penahanan ijazah juga menjadi perhatian di Samarinda. Pada 14 November 2026, Komisi IV DPRD Samarinda meminta perusahaan menghentikan praktik penahanan ijazah karyawan.
Secara nasional, larangan tersebut juga telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan itu melarang pemberi kerja mensyaratkan atau menahan ijazah dan dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan hubungan kerja.
“Harapannya, pekerja yang mengalami persoalan serupa tidak ragu menyampaikan laporan disertai bukti. Dengan demikian, permasalahan tersebut dapat ditelusuri dan dikoordinasikan bersama Disnaker agar hak pekerja tetap terlindungi,” tandasnya.(adv/DPRD Kaltim)
Penulis : Dani








Users Today : 997
Users Yesterday : 1011
Views Today : 1689
Total views : 704404
Who's Online : 4
