Eksistensi.id, KALTIM – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Baharuddin Demmu, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tidak menunda penyaluran dana bagi hasil pajak kepada pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, pembagian penerimaan pajak harus dilakukan sesuai hak masing-masing daerah, terutama apabila dana yang menjadi sumber pembagian telah tersedia.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah keberatan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terhadap penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan daerah hingga Rp209 miliar dari target sebelumnya.
Baharuddin mengungkapkan, dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), terdapat informasi mengenai alokasi sekitar Rp1,5 triliun untuk pembayaran dana bagi hasil pajak kepada 10 kabupaten/kota.
“Rp1,5 triliun itu katanya untuk dana bagi hasil pajak 10 kabupaten/kota yang kemarin tertunda pembayarannya,” kata Baharuddin, Senin (16/11/2026).
Selain alokasi tersebut, pembahasan anggaran juga mencatat perubahan proyeksi APBD Kaltim. Dari perkiraan awal sebesar Rp12,1 triliun, anggaran tersebut mengalami kenaikan menjadi Rp13 triliun.
“Kalau di Banggar kemarin, waktu KUA-PPAS dibahas, yang terakhir itu ada kenaikan. Awalnya APBD itu diprediksi Rp12,1 triliun, ini naik ke Rp13 triliun,” ujarnya.
Meski demikian, Baharuddin mengaku belum mengetahui secara terperinci besaran dana yang akan diterima setiap daerah. Rincian pembagian tersebut masih perlu dicocokkan dengan dokumen anggaran untuk memastikan nominal yang dialokasikan kepada masing-masing kabupaten/kota.
Ia juga menjelaskan, pembahasan mengenai formula perhitungan opsen dan bagi hasil pajak menjadi kewenangan Komisi II DPRD Kaltim yang membidangi urusan pendapatan daerah. Namun, menurutnya, persoalan teknis tersebut tidak boleh menjadi alasan tertundanya pemenuhan hak pemerintah kabupaten/kota.
“Ya kasih haknya kabupaten/kota. Jangan ditahan-tahan begitu. Kalau memang haknya ya kasih,” tegasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan bahwa perubahan alokasi berpotensi mengurangi penerimaan daerah sekitar Rp209 miliar atau 26,24 persen dari target awal. Rinciannya terdiri atas lebih dari Rp70 miliar dari opsen dan sekitar Rp139 miliar dari bagi hasil pajak.
Baharuddin kembali mengingatkan agar Pemprov Kaltim memastikan penyaluran dilakukan sesuai hak daerah, mengingat penerimaan tersebut bersumber dari pajak yang telah dibayarkan masyarakat.
“Kalau penghasilannya ada, orang bayar pajak dan ada haknya kabupaten/kota ya kasih dong. Jangan ditahan-tahan,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
Penulis : Dani








Users Today : 75
Users Yesterday : 1011
Views Today : 88
Total views : 702803
Who's Online : 2
