Eksistensi.id, KALTIM – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Baharuddin Demmu, memastikan pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah (ranperda) terus dipacu agar tidak melewati batas waktu pelaporan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). DPRD Kaltim menjadwalkan penyampaian laporan akhir seluruh pembahasan pada rapat paripurna, 18 November 2026.
Percepatan tersebut dilakukan untuk memenuhi ketentuan pelaporan dokumen ranperda melalui sistem elektronik e-Perda paling lambat 30 November 2026. Tenggat itu menjadi perhatian karena dokumen yang tidak dilaporkan sesuai jadwal berisiko tidak dapat melanjutkan tahapan konsultasi dan finalisasi.
Baharuddin mengatakan, pembahasan di tingkat komisi dan panitia khusus (pansus) telah berlangsung secara intensif selama hampir satu pekan. Sejumlah materi regulasi kini mendekati tahap penyelesaian setelah dibahas bersama perangkat dan unsur terkait.
“Jadi tadi ini hampir satu minggu maraton menyelesaikan. Komisi II ada dua perda yang dibahas, Komisi I dan yang pansus itu ada empat. Ini semua insya Allah akan difinalkan besok,” ujar Baharuddin, Senin (16/11/2026).
Ia merinci, terdapat dua ranperda yang menjadi pembahasan Komisi II, sementara empat ranperda lainnya dibahas melalui pansus. Khusus materi yang ditangani empat pansus, proses pembahasannya disebut sudah hampir selesai dan tinggal memasuki penyampaian hasil akhir.
Seluruh hasil pembahasan tersebut selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Kaltim pada 18 November. Tahapan ini menjadi bagian penting sebelum dokumen disampaikan kepada Kemendagri untuk mendapatkan proses konsultasi lebih lanjut.
Baharuddin menegaskan, DPRD harus memperhatikan batas waktu administrasi karena pelaporan melalui sistem e-Perda merupakan persyaratan untuk melanjutkan proses pembentukan peraturan daerah.
“Iya, tanggal 18 ini kan laporan akhir, tanggal 30 itu adalah masa terakhir untuk kerja, untuk melaporkan ke Kementerian Dalam Negeri karena harus masuk lewat e-Perda. Kalau tidak dilaporkan, perda itu tidak selesai, tidak diterima lagi untuk finalisasi, untuk konsultasi,” jelasnya.
Menurutnya, penyelesaian pembahasan di tingkat komisi maupun pansus perlu diikuti ketepatan penyampaian laporan agar tahapan pembentukan regulasi tidak terhambat persoalan tenggat waktu.
Ia memastikan, perkembangan pembahasan empat ranperda melalui pansus akan disampaikan dalam laporan akhir di hadapan anggota dewan saat rapat paripurna.
“Yang terbahas yang di empat pansus itu hampir selesai, nanti di laporan akhir di paripurna,” tutup Baharuddin Demmu. (Adv/DPRD Kaltim)
Penulis : Dani








Users Today : 71
Users Yesterday : 1011
Views Today : 81
Total views : 702796
Who's Online : 2
