Eksistensi.id, KALTIM – Persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pemenuhan hak pesangon pekerja menjadi perhatian di Kalimantan Timur (Kaltim). Di tengah meningkatnya laporan PHK, pemerintah daerah didorong memastikan perusahaan tetap memenuhi hak pekerja sesuai ketentuan ketenagakerjaan.
Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, mengatakan persoalan pekerja yang tidak menerima pesangon perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). DPRD melalui Komisi IV juga dapat meminta penjelasan langsung dari kepala dinas untuk membahas persoalan tersebut.
“Itu sebenarnya bisa kita koordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja. Pemerintah provinsi juga memiliki kewenangan. Nanti kita bisa memanggil Kepala Dinas Tenaga Kerja melalui Komisi IV untuk membahas persoalan yang disampaikan tadi, terutama terkait banyaknya pekerja yang tidak mendapatkan pesangon,” ujar Ekti, Selasa (17/11/26).
Perhatian terhadap persoalan ini sejalan dengan data Disnakertrans Kaltim. Sepanjang Januari hingga September 2026, tercatat 8.900 kasus PHK di seluruh wilayah Kaltim. Dari jumlah tersebut, 3.400 kasus didominasi alasan efisiensi perusahaan. Sektor pertambangan dan jasa menjadi penyumbang terbesar, dengan keterlibatan masing-masing 192 perusahaan pertambangan dan 71 perusahaan jasa.
Di Samarinda, persoalan hak pekerja setelah PHK juga menjadi sorotan. DPRD Kota Samarinda pada awal November 2026 menyoroti keluhan pekerja terkait pesangon yang belum terpenuhi serta proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat menyita waktu dan biaya.
Ekti menegaskan perusahaan tetap harus memenuhi hak pekerja. Namun, ia mengingatkan bahwa penyebab belum dibayarkannya pesangon perlu diperiksa, termasuk masa kerja dan ketentuan hubungan kerja yang berlaku.
“Tidak boleh seperti itu. Pekerja harus mendapatkan pesangon. Namun, kita juga belum bisa menyampaikan apa alasan mereka belum menerima pesangon. Bisa saja masa kerjanya belum memenuhi ketentuan karena memang ada aturan mengenai hubungan kerja dan pemberian pesangon,” katanya.
Karena itu, Ekti mendorong persoalan tersebut dibahas bersama Disnaker agar setiap laporan dapat ditelusuri dan hak pekerja diselesaikan berdasarkan aturan yang berlaku.(adv/DPRD Kaltim)
Penulis : Dani








Users Today : 999
Users Yesterday : 1011
Views Today : 1698
Total views : 704413
Who's Online : 3
