Eksistensi.id, KALTIM – Pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dinilai belum diimbangi dengan tanggung jawab pembangunan yang memadai dari pemerintah pusat di Kalimantan Timur (Kaltim). Di tengah berkurangnya kemampuan fiskal daerah, pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat juga dinilai belum berjalan optimal.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai kondisi tersebut menunjukkan belum adanya perlakuan yang sebanding terhadap Kaltim sebagai daerah penghasil sumber daya alam. Menurutnya, pengurangan transfer seharusnya diikuti dengan kepastian bahwa pemerintah pusat mengambil tanggung jawab lebih besar dalam pembangunan infrastruktur di daerah.
Besarnya pengurangan TKD terlihat dari alokasi untuk Pemprov Kaltim dan 10 kabupaten/kota. Pada 2025, total TKD mencapai Rp78,04 triliun, kemudian turun menjadi Rp52,83 triliun pada 2026. Artinya, terdapat pengurangan sekitar Rp25,21 triliun dalam satu tahun.
Selain pemangkasan alokasi, persoalan penyaluran dana juga menjadi perhatian. Hingga Juni 2026, realisasi TKD yang diterima Kaltim disebut baru sekitar 30 persen. Kondisi tersebut semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.
Agusriansyah meminta pengurangan TKD tidak hanya berdampak pada berkurangnya kemampuan belanja daerah. Pemerintah pusat juga harus memastikan pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangannya tetap dilaksanakan, sehingga kebutuhan pembangunan di Kaltim tidak sepenuhnya menjadi beban pemerintah daerah.
“Kalaupun TKD kita ada pemotongan, pastikan pemotongannya itu untuk membangun infrastruktur pemerintah pusat yang ada di Kaltim,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan tersebut membuat Kaltim menghadapi tekanan dari dua sisi. Di satu sisi, daerah harus menerima pengurangan TKD dan menghadapi persoalan kurang salur. Sementara di sisi lain, pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dinilai belum maksimal.
“Ini kita dihantam dua kali. Sudah TKD-nya dihapus, dipotong, kurang salur dilakukan. Kewenangan pemerintah pusat, infrastruktur jalan dan lain sebagainya, tidak dikerjakan,” ujarnya.
Agusriansyah juga mengaitkan persoalan tersebut dengan pembagian hasil sumber daya alam. Ia menilai kontribusi Kaltim sebagai daerah penghasil belum tercermin secara seimbang dalam dana bagi hasil maupun realisasi pembangunan yang diterima daerah.
Menurutnya, ukuran keadilan bagi daerah penghasil tidak cukup hanya dilihat dari besaran dana yang dikembalikan pemerintah pusat. Pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kewajiban pemerintah pusat di daerah juga harus menjadi bagian dari perhitungan.
“Dari sisi dana bagi hasilnya tidak adil, realisasinya juga tidak adil. Nah, tinggal kita di Kaltim bagusnya berpikir apa?” pungkasnya.(adv/DPRD Kaltim)
Penulis : Fara









Users Today : 1023
Users Yesterday : 1135
Views Today : 1594
Total views : 706230
Who's Online : 4
