Thursday, November 19, 2026
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
No Result
View All Result
eksistensi.id
  • Advertorial
    • Dispora Kaltim
    • Diskominfo Kaltim
    • Diskominfo Kukar
    • Dispora KUKAR
    • PEMPROV KALTIM
    • Diskominfo Samarinda
    • Diskominfo Kutim
  • Politik
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Samarinda
    • DPRD Balikpapan
    • KPU Kaltim
    • Kpu Samarinda
  • Kalimantan Timur
    • Samarinda
    • Balikpapan
    • Kutai Kartanegara
    • Bontang
  • Nasional
  • Ragam
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Peristiwa
    • Seni Budaya
Eksistensi.id
  • Advertorial
    • Dispora Kaltim
    • Diskominfo Kaltim
    • Diskominfo Kukar
    • Dispora KUKAR
    • PEMPROV KALTIM
    • Diskominfo Samarinda
    • Diskominfo Kutim
  • Politik
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Samarinda
    • DPRD Balikpapan
    • KPU Kaltim
    • Kpu Samarinda
  • Kalimantan Timur
    • Samarinda
    • Balikpapan
    • Kutai Kartanegara
    • Bontang
  • Nasional
  • Ragam
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Peristiwa
    • Seni Budaya
No Result
View All Result
eksistensi.id
No Result
View All Result
  • Advertorial
  • Politik
  • Kalimantan Timur
  • Nasional
  • Ragam
Home Berita

TKD Kaltim Dipangkas, Agusriansyah Pertanyakan Keadilan Pembangunan bagi Daerah Penghasil

Dita Redaksi by Dita Redaksi
18 November 2026
TKD Kaltim Dipangkas, Agusriansyah Pertanyakan Keadilan Pembangunan bagi Daerah Penghasil
Bagikan

Eksistensi.id, KALTIM – Pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dinilai belum diimbangi dengan tanggung jawab pembangunan yang memadai dari pemerintah pusat di Kalimantan Timur (Kaltim). Di tengah berkurangnya kemampuan fiskal daerah, pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat juga dinilai belum berjalan optimal.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai kondisi tersebut menunjukkan belum adanya perlakuan yang sebanding terhadap Kaltim sebagai daerah penghasil sumber daya alam. Menurutnya, pengurangan transfer seharusnya diikuti dengan kepastian bahwa pemerintah pusat mengambil tanggung jawab lebih besar dalam pembangunan infrastruktur di daerah.

Besarnya pengurangan TKD terlihat dari alokasi untuk Pemprov Kaltim dan 10 kabupaten/kota. Pada 2025, total TKD mencapai Rp78,04 triliun, kemudian turun menjadi Rp52,83 triliun pada 2026. Artinya, terdapat pengurangan sekitar Rp25,21 triliun dalam satu tahun.

Selain pemangkasan alokasi, persoalan penyaluran dana juga menjadi perhatian. Hingga Juni 2026, realisasi TKD yang diterima Kaltim disebut baru sekitar 30 persen. Kondisi tersebut semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.

Agusriansyah meminta pengurangan TKD tidak hanya berdampak pada berkurangnya kemampuan belanja daerah. Pemerintah pusat juga harus memastikan pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangannya tetap dilaksanakan, sehingga kebutuhan pembangunan di Kaltim tidak sepenuhnya menjadi beban pemerintah daerah.

“Kalaupun TKD kita ada pemotongan, pastikan pemotongannya itu untuk membangun infrastruktur pemerintah pusat yang ada di Kaltim,” tegasnya.

Menurutnya, persoalan tersebut membuat Kaltim menghadapi tekanan dari dua sisi. Di satu sisi, daerah harus menerima pengurangan TKD dan menghadapi persoalan kurang salur. Sementara di sisi lain, pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dinilai belum maksimal.

“Ini kita dihantam dua kali. Sudah TKD-nya dihapus, dipotong, kurang salur dilakukan. Kewenangan pemerintah pusat, infrastruktur jalan dan lain sebagainya, tidak dikerjakan,” ujarnya.

Agusriansyah juga mengaitkan persoalan tersebut dengan pembagian hasil sumber daya alam. Ia menilai kontribusi Kaltim sebagai daerah penghasil belum tercermin secara seimbang dalam dana bagi hasil maupun realisasi pembangunan yang diterima daerah.

Menurutnya, ukuran keadilan bagi daerah penghasil tidak cukup hanya dilihat dari besaran dana yang dikembalikan pemerintah pusat. Pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kewajiban pemerintah pusat di daerah juga harus menjadi bagian dari perhitungan.

“Dari sisi dana bagi hasilnya tidak adil, realisasinya juga tidak adil. Nah, tinggal kita di Kaltim bagusnya berpikir apa?” pungkasnya.(adv/DPRD Kaltim)

Penulis : Fara

Views: 13
Previous Post

Ekti Imanuel Pantau Pembangunan Dua Rumah Ibadah di Kutai Barat

Next Post

APBD Kaltim Menyusut, Agusriansyah Dorong Infrastruktur Dasar Jadi Prioritas Pembangunan

Next Post
APBD Kaltim Menyusut, Agusriansyah Dorong Infrastruktur Dasar Jadi Prioritas Pembangunan

APBD Kaltim Menyusut, Agusriansyah Dorong Infrastruktur Dasar Jadi Prioritas Pembangunan

KUA-PPAS Kaltim Kembali Tertunda, DPRD Minta Pemprov Patuhi Jadwal

KUA-PPAS Kaltim Kembali Tertunda, DPRD Minta Pemprov Patuhi Jadwal

Kendaraan Berpelat Luar Nikmati Infrastruktur Kaltim, DPRD Soroti Kontribusi Pajaknya

Kendaraan Berpelat Luar Nikmati Infrastruktur Kaltim, DPRD Soroti Kontribusi Pajaknya


PT. Zahra Rezki Media
Jl Emboen Suryana Perum lestari Indah l no 65
Sambutan, Samarinda, Kalimantan Timur

Statistik Pengunjung

300275
Users Today : 1023
Users Yesterday : 1135
Views Today : 1594
Total views : 706230
Who's Online : 4
Your IP Address : 216.73.216.50

Recent News

Komisi II DPRD Kaltim Minta Tarif Pajak Kendaraan Dipertahankan, Pertimbangkan Kondisi Ekonomi

Sabaruddin Panrecalle Dorong Gubernur Kaltim Pertemukan 10 Kepala Daerah Bahas Opsen Pajak

19 November 2026
Banyak Kendaraan Pelat Luar Beroperasi di Kaltim, DPRD Soroti Potensi Pajak yang Hilang

Banyak Kendaraan Pelat Luar Beroperasi di Kaltim, DPRD Soroti Potensi Pajak yang Hilang

19 November 2026
No Result
View All Result
  • Advertorial
    • Dispora Kaltim
    • Diskominfo Kaltim
    • Diskominfo Kukar
    • Dispora KUKAR
    • PEMPROV KALTIM
    • Diskominfo Samarinda
    • Diskominfo Kutim
  • Politik
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Samarinda
    • DPRD Balikpapan
    • KPU Kaltim
    • Kpu Samarinda
  • Kalimantan Timur
    • Samarinda
    • Balikpapan
    • Kutai Kartanegara
    • Bontang
  • Nasional
  • Ragam
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Peristiwa
    • Seni Budaya

© 2024 Eksistensi.id