Friday, November 20, 2026
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
No Result
View All Result
eksistensi.id
  • Advertorial
    • Dispora Kaltim
    • Diskominfo Kaltim
    • Diskominfo Kukar
    • Dispora KUKAR
    • PEMPROV KALTIM
    • Diskominfo Samarinda
    • Diskominfo Kutim
  • Politik
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Samarinda
    • DPRD Balikpapan
    • KPU Kaltim
    • Kpu Samarinda
  • Kalimantan Timur
    • Samarinda
    • Balikpapan
    • Kutai Kartanegara
    • Bontang
  • Nasional
  • Ragam
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Peristiwa
    • Seni Budaya
Eksistensi.id
  • Advertorial
    • Dispora Kaltim
    • Diskominfo Kaltim
    • Diskominfo Kukar
    • Dispora KUKAR
    • PEMPROV KALTIM
    • Diskominfo Samarinda
    • Diskominfo Kutim
  • Politik
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Samarinda
    • DPRD Balikpapan
    • KPU Kaltim
    • Kpu Samarinda
  • Kalimantan Timur
    • Samarinda
    • Balikpapan
    • Kutai Kartanegara
    • Bontang
  • Nasional
  • Ragam
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Peristiwa
    • Seni Budaya
No Result
View All Result
eksistensi.id
No Result
View All Result
  • Advertorial
  • Politik
  • Kalimantan Timur
  • Nasional
  • Ragam
Home Advertorial

Sabaruddin Panrecalle Dorong Gubernur Kaltim Pertemukan 10 Kepala Daerah Bahas Opsen Pajak

Redaksi Eksistensi by Redaksi Eksistensi
19 November 2026
Komisi II DPRD Kaltim Minta Tarif Pajak Kendaraan Dipertahankan, Pertimbangkan Kondisi Ekonomi
Bagikan

Eksistensi.id SAMARINDA – Persoalan pembagian opsen dan bagi hasil pajak antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan pemerintah kabupaten/kota perlu dibahas secara bersama. Komisi II DPRD Kaltim mendorong gubernur memfasilitasi pertemuan seluruh kepala daerah untuk mencari pemahaman terkait mekanisme pembagian pendapatan tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, mengatakan persoalan opsen pajak menjadi salah satu hal yang turut mendapat perhatian dalam pembahasan bersama pemerintah provinsi. Hal ini menyusul adanya keluhan mengenai penurunan penerimaan opsen dan bagi hasil pajak yang dirasakan sejumlah daerah, termasuk Pemerintah Kota Samarinda.

Menurut Sabaruddin, pembagian pendapatan pajak antara provinsi dan kabupaten/kota memiliki mekanisme serta perhitungan tersendiri. Karena itu, persoalan tersebut tidak seharusnya disikapi melalui klaim masing-masing pihak tanpa terlebih dahulu membicarakan dasar perhitungannya.

Ia menyebutkan, pembagian opsen yang berkaitan dengan persentase sekitar 66 persen maupun komponen pembagian lainnya perlu dijelaskan secara terbuka agar seluruh pemerintah daerah memahami mekanisme yang diterapkan.

“Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus ada pembicaraan bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, karena ada pembagian pendapatan yang perlu dipahami semua pihak,” ujar Sabaruddin.

Ia pun mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Kaltim melalui gubernur mengundang seluruh kepala daerah dari 10 kabupaten/kota untuk duduk bersama membahas persoalan tersebut.

Menurutnya, forum bersama diperlukan untuk membicarakan dasar pertimbangan, mekanisme perhitungan, serta dampak pembagian pendapatan pajak terhadap kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Sabaruddin menegaskan, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut Pemerintah Kota Samarinda, melainkan seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang juga memiliki kepentingan terhadap penerimaan opsen dan bagi hasil pajak.

“Harapan kami, pemerintah provinsi bisa mengundang 10 kepala daerah untuk duduk satu meja. Jadi, persoalan ini dibicarakan bersama dan tidak hanya berdasarkan pandangan satu pihak saja,” tegasnya.

Ia menambahkan, komunikasi antarpemerintah daerah menjadi penting agar kebijakan pembagian pendapatan dapat berjalan dengan pemahaman yang sama. Dengan adanya pembahasan bersama, diharapkan persoalan opsen dan bagi hasil pajak dapat menemukan titik terang tanpa menimbulkan kesalahpahaman antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Komisi II DPRD Kaltim berharap langkah koordinasi tersebut dapat segera dilakukan sehingga persoalan pembagian pendapatan daerah dapat dibahas secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.

Penulis : Dani
Editor : redaksi

Views: 13
Previous Post

Banyak Kendaraan Pelat Luar Beroperasi di Kaltim, DPRD Soroti Potensi Pajak yang Hilang


PT. Zahra Rezki Media
Jl Emboen Suryana Perum lestari Indah l no 65
Sambutan, Samarinda, Kalimantan Timur

Statistik Pengunjung

301371
Users Today : 957
Users Yesterday : 1162
Views Today : 1458
Total views : 707949
Who's Online : 5
Your IP Address : 216.73.217.65

Recent News

Komisi II DPRD Kaltim Minta Tarif Pajak Kendaraan Dipertahankan, Pertimbangkan Kondisi Ekonomi

Sabaruddin Panrecalle Dorong Gubernur Kaltim Pertemukan 10 Kepala Daerah Bahas Opsen Pajak

19 November 2026
Banyak Kendaraan Pelat Luar Beroperasi di Kaltim, DPRD Soroti Potensi Pajak yang Hilang

Banyak Kendaraan Pelat Luar Beroperasi di Kaltim, DPRD Soroti Potensi Pajak yang Hilang

19 November 2026
No Result
View All Result
  • Advertorial
    • Dispora Kaltim
    • Diskominfo Kaltim
    • Diskominfo Kukar
    • Dispora KUKAR
    • PEMPROV KALTIM
    • Diskominfo Samarinda
    • Diskominfo Kutim
  • Politik
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Samarinda
    • DPRD Balikpapan
    • KPU Kaltim
    • Kpu Samarinda
  • Kalimantan Timur
    • Samarinda
    • Balikpapan
    • Kutai Kartanegara
    • Bontang
  • Nasional
  • Ragam
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Peristiwa
    • Seni Budaya

© 2024 Eksistensi.id