Eksistensi.id, KALTIM – Penyusutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong perlunya evaluasi terhadap arah pembangunan. Pemerintah provinsi diminta lebih selektif menentukan proyek yang akan dikerjakan, terutama dengan mengutamakan kebutuhan infrastruktur dasar dibandingkan pembangunan gedung baru.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengusulkan agar pembangunan gedung baru dihentikan dan anggaran pembangunan lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, infrastruktur jalan, air bersih, dan listrik masih menjadi sektor penting yang harus mendapat perhatian pemerintah.
“Kalau saya, pembangunan infrastruktur fisik seperti bangunan itu saya stop. Adapun pembangunan infrastruktur lebih ke jalan, air, dan listrik,” kata Agusriansyah, Rabu (18/11/26).
Ia menilai, pemerintah perlu mengubah cara menentukan prioritas pembangunan. Tidak semua kebutuhan pembangunan harus diwujudkan melalui penambahan bangunan fisik, terlebih jika masih terdapat kebutuhan infrastruktur dasar yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Pembangunan gedung memang dapat menunjang aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, Agusriansyah berpandangan, proyek semacam itu perlu dilihat kembali tingkat urgensinya agar tidak menggeser kebutuhan yang lebih mendasar.
Infrastruktur jalan, misalnya, berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang, serta menghubungkan aktivitas ekonomi antardaerah. Begitu pula ketersediaan air bersih dan listrik yang menjadi kebutuhan utama rumah tangga maupun penunjang kegiatan usaha.
Ketiga sektor tersebut juga memiliki keterkaitan dengan pemerataan pembangunan. Akses infrastruktur dasar yang memadai diperlukan agar masyarakat di berbagai wilayah Kaltim dapat memperoleh layanan dan kesempatan ekonomi yang lebih baik.
Karena itu, Agusriansyah mendorong agar pemerintah tidak hanya berorientasi pada hasil pembangunan yang terlihat secara fisik, tetapi juga mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Setiap proyek perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan persoalan yang harus segera ditangani.
Penyusutan APBD Kaltim dari tahun ke tahun, menurut arah pandangan tersebut, menjadi momentum untuk menata kembali komposisi belanja pembangunan.
“Pemerintah perlu memastikan setiap alokasi memiliki manfaat yang jelas, sehingga program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menambah fasilitas baru,” terangnya.(adv/DPRD Kaltim)
Penulis : Fara









Users Today : 1023
Users Yesterday : 1135
Views Today : 1595
Total views : 706231
Who's Online : 4
