Eksistensi.id, KALTIM – Penundaan agenda kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kalimantan Timur (Kaltim) dalam Rapat Paripurna ke-35 DPRD Kaltim, Rabu (18/11/2026), menjadi sorotan legislatif. DPRD meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menyesuaikan kesiapan pembahasan dengan jadwal yang telah ditetapkan agar agenda anggaran tidak terus mengalami penundaan.
Sorotan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, melalui interupsi dalam rapat. Ia mengingatkan bahwa perubahan jadwal yang berulang dapat menghambat tahapan pembahasan APBD yang harus diselesaikan sesuai waktu yang tersedia.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menjelaskan penundaan agenda KUA-PPAS pada hari tersebut dipengaruhi mundurnya waktu pelaksanaan paripurna. Rapat yang semula dijadwalkan pukul 09.00 Wita baru dimulai sekitar pukul 10.30 Wita.
Pembahasan laporan akhir panitia khusus (Pansus) juga menyita waktu sehingga rapat berlangsung lebih lama. Ketika waktu mendekati pukul 14.00 Wita, Ekti menduga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum siap melanjutkan agenda kesepakatan KUA-PPAS. Karena itu, pembahasan dijadwalkan kembali pada keesokan harinya.
“Karena berdekatan dengan jam 02.00, mungkin kesiapan daripada TAPD atau segala macam belum siap, sehingga dipindahkan besok. Besok tentu masih bisa karena kita itu sebenarnya besok mulai reses. Tetapi pagi kan masih bisa,” jelas Ekti.
Menurutnya, agenda tersebut masih dapat dilaksanakan pada pagi hari berikutnya meskipun DPRD mulai memasuki masa reses. Dengan demikian, pembahasan KUA-PPAS tetap bisa dilanjutkan tanpa harus menunggu masa reses berakhir.
Ekti kemudian menjelaskan bahwa perubahan jadwal juga berkaitan dengan permohonan penyesuaian dari Pemprov Kaltim. Ia menyebut DPRD telah menyusun agenda kelembagaan melalui Badan Musyawarah (Bamus), tetapi dalam pelaksanaannya terdapat surat dari Sekretaris Daerah (Sekda) yang meminta perubahan tanggal kegiatan.
Permohonan tersebut kemudian diakomodasi DPRD dengan menggeser jadwal yang sebelumnya telah disusun.
“DPRD kan sudah menjadwalkan sesuai Bamus. Nah, tetapi Bu Sekda bersurat, minta tanggal ini. Kita pindahkan tanggal yang diminta, geser lagi, seperti itu,” ujarnya.
Ekti mengaku tidak mengetahui secara pasti berapa kali perubahan jadwal telah terjadi. Namun, ia menegaskan bahwa DPRD bekerja berdasarkan mekanisme penjadwalan yang dibahas melalui Bamus dan ditetapkan dalam agenda kelembagaan.
Karena itu, ia meminta Pemprov Kaltim menyesuaikan kesiapan pembahasan dengan jadwal yang telah disepakati. Menurutnya, perubahan yang berulang dapat memunculkan anggapan bahwa DPRD tidak menjalankan proses penjadwalan dengan baik, padahal agenda tersebut telah disusun melalui mekanisme internal lembaga.
“Kita berharap ke depan tentu Pemprov bisa menyesuaikanlah, karena kalau sampai beberapa kali itu ya tentu seperti yang kita dengar Pak Haji Darlis tadi kan ada kekhawatiran. Takutnya nanti dikira DPRD yang tidak berproses dengan baik penjadwalannya, karena kita DPRD ini bekerja sesuai jadwal Bamus,” tandas Ekti. (ADV/DPRD Kaltim)
Penulis : Fara








Users Today : 963
Users Yesterday : 1162
Views Today : 1475
Total views : 707966
Who's Online : 4
