Eksistensi.id SAMARINDA – Komisi II DPRD Kalimantan Timur memberikan perhatian terhadap rencana perubahan tarif pajak kendaraan bermotor dalam pembahasan revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. DPRD meminta pemerintah tidak menaikkan tarif pajak yang berpotensi menambah beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, mengatakan terdapat sejumlah pasal yang dievaluasi dalam proses pembaruan regulasi tersebut. Dua ketentuan yang menjadi perhatian utama berkaitan dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Dalam pembahasan, pemerintah mengusulkan kenaikan tarif BBNKB dari 7,5 persen menjadi 10 persen. Sementara tarif PBBKB yang sebelumnya sebesar 8 persen juga direncanakan meningkat menjadi 10 persen.
Sabaruddin menjelaskan, Komisi II sebelumnya justru mengusulkan agar kedua tarif tersebut diturunkan menjadi 5 persen. Usulan itu didasarkan pada pertimbangan kondisi perekonomian masyarakat dan kemampuan fiskal daerah yang saat ini dinilai belum sepenuhnya stabil.
Meski demikian, setelah melalui pembahasan dan mempertimbangkan kebutuhan pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pihaknya mengusulkan agar tarif kedua pajak tersebut tetap dipertahankan sesuai ketentuan sebelumnya.
“Kami tidak menginginkan ada kenaikan. Kalau memungkinkan, justru kami ingin diturunkan. Tetapi setelah mempertimbangkan berbagai aspek, keputusan yang kami dorong adalah tarif tetap, tidak naik dan tidak turun,” ujar Sabaruddin.
Menurutnya, kebijakan pajak harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Kenaikan tarif dikhawatirkan memberikan efek berantai terhadap aktivitas ekonomi, terutama ketika daya beli masyarakat masih menghadapi tekanan.
Ia juga memahami pemerintah daerah membutuhkan tambahan pendapatan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Namun, peningkatan penerimaan daerah perlu dilakukan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat sebagai salah satu pihak yang terdampak kebijakan perpajakan.
Dengan usulan tersebut, tarif BBNKB diharapkan tetap sebesar 7,5 persen dan PBBKB sebesar 8 persen. Sementara itu, sejumlah pasal lain dalam revisi perda tetap dilanjutkan pembahasannya untuk disesuaikan dengan kebutuhan regulasi daerah.
Komisi II berharap penyusunan perubahan perda tersebut dapat segera diselesaikan dan dilanjutkan ke tahapan paripurna, sehingga kebijakan perpajakan yang dihasilkan tetap memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pendapatan daerah dan kondisi ekonomi masyarakat.
Penulis : Dani
Editor : redaksi







Users Today : 963
Users Yesterday : 1162
Views Today : 1478
Total views : 707969
Who's Online : 4
