Eksistensi.id SAMARINDA – Komisi II DPRD Kalimantan Timur menyoroti banyaknya kendaraan bermotor dengan nomor polisi luar daerah yang beroperasi di wilayah Kaltim. Persoalan ini dinilai perlu mendapat perhatian karena berpotensi membuat penerimaan pajak kendaraan justru dinikmati daerah lain.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang disoroti dalam pembahasan perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Ia menjelaskan, kendaraan yang dibeli melalui transaksi di luar Kalimantan Timur berpotensi memberikan keuntungan penerimaan pajak kepada daerah tempat transaksi dan administrasi kendaraan dilakukan. Namun, setelah kendaraan tersebut dibawa ke Kaltim, penggunaannya turut memanfaatkan fasilitas publik yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah daerah.
Menurut Sabaruddin, kondisi tersebut menjadi perhatian karena Kalimantan Timur juga mengalokasikan anggaran cukup besar untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, termasuk jalan yang digunakan kendaraan dari berbagai daerah.
“Ketika mereka membeli kendaraan di luar daerah, penerimaan dari transaksi tersebut dinikmati daerah lain. Sementara kendaraannya dibawa ke Kalimantan Timur dan menggunakan jalan serta fasilitas yang dibangun dengan anggaran kita,” ungkap Sabaruddin.
Ia menilai perlu ada pengaturan yang dapat memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut melalui revisi perda. Dengan begitu, potensi penerimaan daerah dari sektor kendaraan bermotor dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan perpajakan.
Selain kendaraan berpelat luar daerah, Komisi II juga menyoroti keterkaitan persoalan tersebut dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sektor ini dinilai perlu menjadi bagian dari pembahasan agar pengelolaan pajak dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi daerah.
Sabaruddin berharap pemerintah provinsi dapat mengkaji persoalan kendaraan luar daerah secara menyeluruh, sehingga kebijakan yang disusun tidak hanya memperhatikan administrasi kendaraan, tetapi juga kontribusi terhadap pendapatan daerah dan pemanfaatan fasilitas publik.
Menurutnya, optimalisasi PAD perlu dilakukan melalui pengaturan yang tepat agar Kalimantan Timur memperoleh manfaat yang seimbang dari aktivitas ekonomi dan penggunaan infrastruktur di wilayahnya.
Penulis : Dani
Editor : Yovanda






Users Today : 963
Users Yesterday : 1162
Views Today : 1475
Total views : 707966
Who's Online : 4
