Eksistensi.id, KALTIM – Maraknya penggunaan rokok elektrik atau vape di kalangan anak muda menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dari sisi kesehatan. Di tengah berkembangnya bisnis produk tersebut, perlindungan generasi muda dari risiko ketergantungan nikotin dinilai perlu mendapat perhatian lebih besar.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, secara pribadi menyampaikan apresiasi terhadap keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan fatwa haram terhadap penggunaan vape.
“Keputusan tersebut memiliki pertimbangan penting, terutama dalam upaya menjaga kesehatan dan pola hidup generasi muda,” katanya, Jumat (20/11/26).
Salehuddin memahami bahwa penggunaan vape tidak hanya berkembang di kalangan laki-laki, tetapi juga perempuan. Beragam pilihan rasa yang ditawarkan membuat rokok elektrik memiliki daya tarik tersendiri bagi anak muda, bahkan menjadi alternatif yang semakin banyak dijumpai dalam pergaulan mereka.
Menurutnya, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah kandungan nikotin dalam cairan vape yang dapat menimbulkan ketergantungan. Selain berdampak terhadap pengguna, aerosol yang dihasilkan perangkat tersebut juga berpotensi memberikan paparan kepada orang-orang di sekitarnya.
Pertimbangan kesehatan tersebut sejalan dengan dasar Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape. Dalam ketetapan yang ditetapkan pada 6 November 2026 itu, MUI menyatakan penggunaan vape haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika maupun zat adiktif lainnya. Ketentuan fatwa juga mencakup aktivitas produksi dan perdagangan vape.
Salehuddin menilai perlindungan kesehatan harus ditempatkan sebagai pertimbangan utama, khususnya ketika menyangkut masa depan generasi muda.
“Dampak ketergantungan nikotin dan paparan zat dari rokok elektrik tidak boleh diabaikan hanya karena produk tersebut memiliki pasar dan nilai ekonomi,” tegasnya.
Di sisi lain, ia memahami bahwa industri vape juga berkaitan dengan aktivitas usaha masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kaltim. Namun, menurutnya, kepentingan ekonomi tersebut perlu dilihat secara proporsional ketika dihadapkan dengan upaya menjaga kesehatan generasi mendatang.
Ia pun menilai investasi untuk kesehatan masyarakat dalam jangka panjang lebih penting agar kualitas generasi penerus tetap terjaga. Karena itu, pertimbangan ekonomi tidak seharusnya mengesampingkan risiko kesehatan yang dapat muncul dari penggunaan produk tersebut.
Meski menyampaikan dukungan secara pribadi, Salehuddin menegaskan pandangannya tidak mewakili sikap kelembagaan Komisi I DPRD Kaltim. Ia menyebut persoalan tersebut bukan merupakan ranah utama komisinya sehingga tidak ingin memberikan penilaian atas nama lembaga.
Bagi Salehuddin, substansi utama dari keputusan MUI tersebut adalah pentingnya melindungi generasi muda dari kebiasaan yang berpotensi menimbulkan ketergantungan dan berdampak terhadap kesehatan.
“Harapannya, perhatian terhadap persoalan ini tidak hanya berhenti pada perdebatan mengenai bisnis vape, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan kesehatan generasi mendatang,” terangnya.(adv/DPRD Kaltim)
Penulis : Fara








Users Today : 765
Users Yesterday : 870
Views Today : 2047
Total views : 711439
Who's Online : 3
