Eksistensi.id SAMARINDA – Persoalan status kepemilikan ruko di kawasan Mal Lembuswana menjadi perhatian Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo. Ia meminta adanya kejelasan informasi kepada masyarakat yang telah membeli ruko, terutama terkait status tanah dan masa berlaku kerja sama pengelolaan kawasan tersebut.
Sigit mengungkapkan, dirinya menerima keluhan dari sejumlah pemilik ruko yang mempertanyakan kondisi bangunan yang mereka beli. Persoalan ini berkaitan dengan status tanah kawasan Lembuswana yang merupakan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan dikelola melalui skema kerja sama Build Operate Transfer (BOT).
Dalam skema tersebut, pihak pengelola diberikan hak untuk membangun dan mengoperasikan kawasan dalam jangka waktu tertentu. Setelah masa kerja sama berakhir, pengelolaan dan aset terkait dikembalikan kepada pemerintah sesuai ketentuan perjanjian.
Menurut Sigit, persoalan muncul karena sebagian pembeli ruko diduga tidak mendapatkan penjelasan secara menyeluruh mengenai status tanah, jangka waktu kerja sama, maupun konsekuensi ketika masa pengelolaan berakhir.
Akibatnya, masyarakat yang telah mengeluarkan biaya untuk membeli ruko kini mempertanyakan kepastian hak dan keberlanjutan tempat usaha mereka.
“Yang menjadi persoalan sebenarnya adalah keterbukaan pengelola kepada pembeli. Mereka membeli ruko, tetapi tidak dijelaskan sejak awal bahwa tanahnya merupakan milik pemerintah dan menggunakan sistem kerja sama BOT,” ungkap Sigit.
Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut penataan aset pemerintah, tetapi juga menyangkut tanggung jawab pihak pengelola dalam memberikan informasi kepada masyarakat sebelum transaksi dilakukan.
Sigit menilai, pembeli seharusnya mendapatkan penjelasan mengenai status bangunan dan tanah sejak awal agar tidak muncul kesalahpahaman setelah masa kerja sama berakhir.
Karena itu, ia meminta MBS selaku pengelola saat ini untuk menjalin komunikasi dengan pihak pengelola sebelumnya guna membicarakan penyelesaian keluhan para pemilik ruko.
Menurutnya, pihak pengelola sebelumnya perlu ikut bertanggung jawab terhadap persoalan yang muncul, terutama apabila terdapat informasi mengenai status kepemilikan dan masa kerja sama yang tidak disampaikan secara jelas kepada pembeli.
“Saya berharap MBS bisa menghubungi kembali pengelola sebelumnya dan meminta mereka ikut bertanggung jawab. Kasihan masyarakat yang sudah membeli ruko dan berharap bisa memiliki tempat usaha di sana,” tegasnya.
Sigit berharap persoalan tersebut segera ditindaklanjuti agar para pemilik ruko memperoleh kejelasan mengenai status bangunan maupun hak mereka. Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan aset milik pemerintah daerah, sehingga tidak menimbulkan kerugian maupun ketidakpastian bagi masyarakat.
Penulis : Dani
Editor : redaksi








Users Today : 957
Users Yesterday : 1162
Views Today : 1459
Total views : 707950
Who's Online : 3
