Eksistensi.id, KALTIM – Menyusutnya kemampuan keuangan daerah membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) harus lebih selektif menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan. Di tengah keterbatasan anggaran, belanja infrastruktur perlu diarahkan pada kebutuhan mendesak agar program yang dijalankan tetap memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Samarinda, Subandi, mengingatkan agar penentuan prioritas pembangunan tidak dilakukan berdasarkan keinginan semata. Pemerintah harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sekaligus menjaga komitmen program unggulan Gubernur Kaltim.
Menurutnya, Gratispol dan Jospol tetap menjadi program prioritas meskipun ruang fiskal daerah mengalami penyusutan. Karena itu, pemerintah perlu mengatur kembali kegiatan lain, termasuk pekerjaan infrastruktur yang belum mendesak untuk dilaksanakan.
“Prioritas kita ini harus sesuai dengan RKPD dan program Gubernur. Dalam hal ini, Gratispol dan Jospol tetap berjalan sebagai prioritas utama,” ujar Subandi, Jumat (20/11/26).
Tekanan fiskal tersebut terlihat dari perubahan postur anggaran Kaltim. APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp15,15 triliun, turun dari APBD 2025 yang mencapai Rp21,74 triliun. Penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat menjadi salah satu faktor utama, setelah alokasinya dikoreksi dari rencana Rp9,33 triliun menjadi Rp3,13 triliun.
Dalam pembahasan Perubahan APBD 2026, total anggaran kembali disesuaikan menjadi sekitar Rp14,33 triliun. Kondisi ini mempersempit ruang pemerintah untuk membiayai seluruh rencana pembangunan sekaligus.
Subandi menggambarkan kemampuan anggaran yang sebelumnya diproyeksikan mencapai Rp20 triliun, kemudian menyusut hingga sekitar Rp14 triliun. Dampaknya, sejumlah pekerjaan infrastruktur yang semestinya dilaksanakan tahun ini belum dapat direalisasikan karena kebijakan efisiensi dan pengetatan belanja.
“Anggaran APBD yang ada harus benar-benar diprioritaskan untuk hal-hal yang memang menjadi kebutuhan. Jangan sampai penentuan prioritas hanya berdasarkan keinginan, tetapi harus sesuai kebutuhan dan janji politik Gubernur,” katanya.
Persoalan ini menjadi penting karena dokumen perencanaan pembangunan Kaltim juga mencatat masih adanya ketimpangan infrastruktur dasar dan penunjang ekonomi. Sejumlah persoalan yang diidentifikasi antara lain kondisi jalan rusak, konektivitas wilayah yang belum optimal, hingga keterbatasan layanan air minum.
Subandi menegaskan dukungannya terhadap Gratispol dan Jospol. Namun, di tengah keterbatasan anggaran, ia meminta pemerintah memastikan setiap belanja pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas.(adv/DPRD Kaltim)
Penulis : Fara








Users Today : 765
Users Yesterday : 870
Views Today : 2045
Total views : 711437
Who's Online : 3
