Eksistensi.id, SAMARINDA – Kerusakan konstruksi di kawasan Teras Samarinda tidak cukup ditangani dengan memperbaiki bagian yang terlihat mengalami penurunan. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda juga perlu memastikan penyebab kerusakan, mengevaluasi kualitas pekerjaan, serta memperjelas tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan kawasan tersebut.
Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Samarinda, Subandi, menilai kejadian longsornya turap di kawasan tepian Sungai Mahakam harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Terlebih, kawasan tersebut merupakan fasilitas publik yang baru dikembangkan dan membutuhkan jaminan keamanan serta kualitas konstruksi dalam jangka panjang.
Ia meminta Pemkot Samarinda memastikan pekerjaan yang masih berada dalam masa pemeliharaan segera ditindaklanjuti kontraktor. Perbaikan tidak semestinya dibebankan kembali kepada anggaran daerah apabila kerusakan tersebut masih menjadi kewajiban penyedia jasa.
“Saya berharap ada evaluasi. Pastilah pemerintah kota mengetahui bahwa pekerjaan itu masih dalam masa garansi. Tentunya ini harus segera diperbaiki oleh kontraktor,” ujar Subandi, Jumat (20/11/26).
Persoalan di Teras Samarinda juga berkaitan dengan kondisi turap lama di tepian Mahakam. Pada awal September 2026, pergerakan struktur turap membuat pekerjaan Teras Samarinda Tahap II Segmen I dihentikan sementara. Pemerintah kota saat itu menyebut konstruksi turap telah berusia hampir 30 tahun dan meminta kajian untuk mengetahui kemungkinan pengaruh faktor alam maupun aktivitas manusia.
Dampaknya, pekerjaan di sekitar 160 meter kawasan tersebut ditunda, terdiri dari 60 meter titik terdampak dan tambahan masing-masing 50 meter ke arah hulu serta hilir. Penanganannya juga tidak sederhana karena lokasi berdekatan dengan jalan nasional, jaringan pipa Perumdam Tirta Kencana, serta aktivitas lalu lintas masyarakat.
Hingga pertengahan November, Pemkot masih berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Pemerintah Provinsi Kaltim, dan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk menentukan metode perbaikan, pembagian kewenangan, serta pembiayaan penanganan turap.
Subandi menekankan evaluasi harus mencakup perencanaan, penunjukan pelaksana, hingga pengawasan pekerjaan.
“Pengawasan ke depannya harus lebih diperhatikan, mulai dari perencanaan hingga penunjukan pelaksana kegiatan. Kajian teknis di awal sebelum pekerjaan harus lebih komprehensif,” terangnya.(adv/DPRD Kaltim)
Penulis : Fara








Users Today : 764
Users Yesterday : 870
Views Today : 2001
Total views : 711393
Who's Online : 3
