Abdul Giaz: Pendidikan di Kaltim Harus Berbasis Kearifan Lokal dan Inklusif bagi Semua

Eksistensi.id, Samarinda – Legislator Kalimantan Timur, Abdul Giaz, menegaskan pentingnya sistem pendidikan yang mengakar pada kearifan lokal dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat di daerah.

Ia menyebut pendekatan pendidikan yang seragam tak lagi memadai bagi wilayah sekompleks Kalimantan Timur.

Menurut politisi dari Fraksi PAN-NasDem tersebut, tantangan pendidikan di Kaltim tidak bisa dipukul rata. Beragamnya kondisi geografis, sosial, dan ekonomi antardaerah menuntut kebijakan yang fleksibel dan relevan dengan karakter lokal.

“Kita harus memberi ruang lebih besar bagi daerah untuk menentukan arah kebijakan pendidikannya sendiri. Otonomi daerah bukan hanya soal anggaran, tapi juga soal keberanian menyusun sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya,” ujar Abdul Giaz, Senin (21/7/25).

Ia menyoroti sejumlah masalah mendasar yang masih dihadapi, seperti keterbatasan akses pendidikan di wilayah tertinggal, kualitas pembelajaran yang belum merata, serta beban biaya pendidikan yang masih dirasakan berat oleh kelompok berpenghasilan rendah.

Selain akses dan kualitas, Abdul Giaz juga memberi perhatian khusus terhadap inklusivitas dalam sistem pendidikan. Ia mendorong agar pendekatan terhadap anak berkebutuhan khusus, wilayah terpencil, serta masyarakat adat benar-benar masuk dalam desain kebijakan pendidikan di Kaltim.

“Inklusi itu bukan bonus, tapi kewajiban. Anak-anak di wilayah terluar, mereka yang memiliki keterbatasan fisik, atau berasal dari komunitas adat, semua harus mendapat perlakuan adil dalam sistem pendidikan kita,” tegasnya.

Tak hanya itu, ia menyoroti pentingnya pelibatan komunitas lokal dalam merancang kebijakan pendidikan, mulai dari komite sekolah, tokoh masyarakat, hingga lembaga adat.

“Kalau kita bicara pendidikan berbasis lokal, maka aktor-aktornya juga harus dari lokal. Mereka paham konteks, paham tantangan, dan tahu apa yang dibutuhkan,” katanya.

Abdul Giaz juga menyampaikan harapannya agar kebijakan pendidikan di Kaltim tidak berhenti pada peningkatan angka partisipasi, tetapi juga diarahkan untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia.

Ia menyebut pendidikan harus menjadi alat utama membentuk masa depan yang lebih adil dan berkeadaban.

“Yang kita butuhkan adalah sistem pendidikan yang adil, adaptif, dan mampu melindungi semua anak-anak Kaltim, dari kota hingga pelosok, dari yang berkebutuhan khusus sampai yang tinggal di pesisir,” pungkasnya.(ADV)